Keluar dari Kutukan Sumber Daya Alam melalui Hilirisasi Industri
Jadi salah satu perhatian presiden dalam pidato kenegaraan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Salah satu perhatian dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia adalah masalah hilirisasi industri sumber daya alam.
Pada sidang yang dilangsungkan Jumat (16/8), Jokowi mengemukakan,"Berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguasaan teknologi kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam. Memang negara kita ini kaya bauksit, batubara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi tidak cukup di situ. Kalau kita melakukan hilirisasi industri kita pasti bisa melompat lagi," katanya.
Menanggapi pidato presiden, pengamat ekonomi Dr. Aji Sofyan Effendi, SE., M.Si, CRMP mengatakan, "Saya sangat mendukung dengan catatan itu investasi di sektor hilir sumber daya alam, bukan lagi di sektor hulu sumber daya alam. karena memang akselerasinya terhadap masyarakat setempat sangat tinggi sekali," katanya.
Menurut Aji, hilirisasi industri sumber daya alam memang sangat diperlukan karena akan membawa banyak manfaat. "Baik secara pendapatan, lapangan pekerjaan, pengangguran, pengentasan kemiskinan, sangat luar biasa jika hilirisasi dapat diformat sebaik mungkin dan diiringi dengan pemangkasan regulasi dan birokrasi yang ruwet terutama di proses perizinan," kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.
Baca Juga: Samarinda Jadi Proyek Percontohan Reklamasi Lubang Tambang Batu Bara
1. Hilirisasi produk SDA sangat penting dan mendesak untuk dilakukan
Apa yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan ini diharapkan segera direalisasikan dalam bentuk Peraturan Presiden. Setelahnya, pemerintah daerah diharapkan segera mengadopsi ketentuan mengenai hilirisasi ini dalam bentuk peraturan daerah (perda) karena lokasi sumber daya alam ini ada di daerah.
Selain masalah hilirisasi, Presiden Jokowi juga mengemukakan mengenai masalah penyederhanaan regulasi dan birokrasi yang ruwet, juga konsistensi regulasi.
Sejalan dengan pidato presiden, Aji Sofyan menuturkan, "Kita menginginkan hilirisasi menjadi salah satu kebijakan yang urgen, mendesak, itu juga dalam rangka penyelamatan lingkungan sekaligus dalam rangka meningkatkan pendapatan negara ataupun pendapatan asli daerah. Untuk itu maka sejatinya hilirisasi harus diimbangi dengan pemangkasan birokrasi regulasi," katanya.
Baca Juga: Bukit Soeharto Jadi Ibu Kota, Ubah Pola Industri Sumber Daya Alam