Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ormas Balikpapan Tuntut Pemkot Talangi
Wali Kota : kita sesuaikan kondisi anggaran
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Puluhan perwakilan masa dari beberapa organisasi masyarakat di Kota Balikpapan yang tergabung dalam Barisan Rakyat Melawan (BRM) mendatangi kantor Wali Kota Balikpapan untuk menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Rabu (2/10).
Kedatangan mereka menindaklanjuti pembatalan unjuk rasa yang telah direncanakan pada hari Senin, 30 September 2019 lalu. Aksi mereka tidak diberi izin oleh kepolisian karena bersamaan dengan kegiatan unjuk rasa serentak menolak RUU KUHP dan KPK yang dilakukan mahasiswa.
“Kami minta agar iuran BPJS Kesehatan di Balikpapan bisa gratis, masa kita kalah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara,” kata Agus, salah satu koordinator Barisan Rakyat Melawan (BRM) ketika diwawancarai wartawan di Kantor Wali Kota Balikpapan.
1. Minimal 30 persen masyarakat Balikpapan gratis iuran BPJS Kesehatan
Kedatangan perwakilan organisasi masyarakat ini ditemui oleh sejumlah perwakilan Forum Pimpinan Daerah yang ada di Kota Balikpapan diantaranya Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, DPRD Kota Balikpapan, Polresta Balikpapan, Kejaksaan Negeri Balikpapan, Lanal Balikpapan, Lanud Balikpapan dan Kodim 0905 Balikpapan. Termasuk BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan dan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
Agus menjelaskan pihaknya menuntut agar Pemerintah Kota dan DPRD Kota Balikpapan mendukung usulan untuk menggratiskan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat Kota Balikpapan. Hal itu disampaikan untuk menyikapi rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan yang diwacanakan akan mulai naik awal tahun 2020 mendatang. Rencana tersebut dinilai akan memberatkan masyarakat, karena menambahkan biaya hidup yang harus dikeluarkan di tengah kondisi ekonomi yang sedang melambat.
“Kita minta agar iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat digratiskan, karena harus diakui kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak berbanding lurus dengan tingkat pendapatan masyarakat yang ada saat ini,” ujarnya.
Untuk itu, Agus meminta agar Pemerintah Daerah dapat mencari formulasi untuk dapat menggratiskan iuran BPJS Kesehatan, agar tidak terlalu membebani beban hidup masyarakat.
“Kami minta kepada pemerintah kota, tidak perlu mengacu kepada kebijakan nasional, karena tetangga (Penajam Paser Utara) bisa menggratiskan kenapa Kota Balikpapan tidak bisa. Kalau tidak bisa semuanya, minimal 30 persen lah digratiskan,” ungkapnya.
Baca Juga: Demo Buruh di DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan