Pemkot Balikpapan Ancam Segel Penunggak Pajak Air Tanah
Banyak perumahan dan penjual air tidak bayar pajak
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Pemerintah Kota Balikpapan berencana akan menertibkan sejumlah usaha penjualan air dan perumahan yang memanfaatkan air bawah tanah tanpa membayar pajak.
Kabid Pendataan dan Penetapan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan Muhammad Hakim mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya banyak usaha penjualan air dan perumahan yang menggunakan sumber air bawah tanah namun tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.
"Ada sekitar 6 WTP (water treatment plan) milik perumahan dan 7 lokasi penjualan air yang menunggak membayar pajak," kata Hakim ketika diwawancarai wartawan di kantornya, belum lama ini.
Baca Juga: Krisis Air, PDAM Balikpapan Kerahkan 20 Unit Mobil Tangki
1. Pemerintah akan melakukan penyegelan
Sejak tahun 2010, Pemerintah Kota Balikpapan mulai memberlakukan penarikan pajak daerah untuk kegiatan pemanfaatan sumber air baku dari sumur bawah tanah.
Penerapan aturan tersebut dilakukan mengikuti Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengatur tentang penggunaan sumber air baku bawah tanah.
Penggunaan sumber air baku dari sumur bawah tanah harus diawasi agar tidak menimbulkan dampak merugikan bagi lingkungan di sekitarnya. Penggunaan air tanah secara berlebihan dapat menimbulkan dampak penurunan tanah di sekitar lokasi sumur air bawah tanah
Hakim menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan BPPDRD Kota Balikpapan, terdapat sedikitnya 6 WTP perumahan yang menunggak membayar pajak. Para pengembang perumahan tersebut telah memanfaatkan sumber air bawah tanah dengan menjual hasil produksi air tanah ke penghuni perumahan.
Selain itu, juga terdapat 7 pemilik usaha penjualan air yang memanfaatkan sumber air bawah tanah, yang menjual air yang diambil tanpa memungut pajak. "Air yang diambil juga dijual ke kegiatan proyek tanpa pajak," jelasnya.
Sejumlah perumahan dan pemilik usaha air tersebut saat ini sudah diberikan peringatan, dan akan dilakukan penyegelan apabila tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.