Kala Kenyamanan Oligarki Menekan Konstitusi untuk Kepentingan Pribadi
Bola liar penundaan pemilu dan 3 periode ditanggapi serius
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Wacana penundaan pemilu dan gembar-gembor masa jabatan 3 periode menjalar bebas melewati telinga masyarakat Indonesia. Meski baru sekadar dialog tertutup antar-elite, nyatanya hak tersebut tetap perlu diantisipasi.
Jika melihat pada aplikasi diskusi terbuka publik ketika membahas wacana tersebut, dengan jelas masyarakat telah menyampaikan penolakannya.
Alasannya karena dua usulan tersebut dapat disebut inkonstitusional. Artinya telah bertentangan dengan (melanggar) Undang-Undang Dasar (UUD).
Hal inilah yang kini mulai disoroti para Akademisi dari berbagai kampus di Indonesia. Salah satunya ialah Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kalimantan Timur (Kaltim) Herdiansyah Hamzah.
Ia menilai jika wacana-wacana tersebut akibat dari rasa nyaman yang telah didapatkan oleh kelompok oligarki pada masa pimpinan Presiden Republik Indonesia sekarang, Joko "Jokowi" Widodo.
Hal itu, menurutnya, disampaikan sebagai alasan paling rasional mengingat mereka mencoba mempertahankan kapitalisme-nya demi kepentingan pribadi.
"Maka di rezim Jokowi-lah, bagaimana perampokan sektor sumber daya alam itu dilakukan secara pribadi. Semuanya jelas, jika melihat banyaknya RUU yang dilakukan, oligarki merasa nyaman di bawah pemerintahan Jokowi," ujarnya, di tengah diskusi "Penundaan Pemilu: Kudeta Konstitusi Oleh Oligarki?" yang digelar oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada, Selasa (8/3/2022) kemarin.
Baca Juga: Polda Kaltim akan Tindak Aksi Penutupan Jalan Tol di Kaltim
1. Oligarki merasa nyaman dan berpikir realistis mempertahankan rezim sekarang
Saat itu, ia menilik kembali beberapa Undang-Undang yang direvisi hingga menimbulkan polemik dan sentimen khalayak. Di antaranya soal RUU KPK dan Omnibus Law, sampai-sampai persoalan itu mendapat kritikan tajam dari berbagai lapisan yang mengerti dampaknya.
Castro, begitu ia disapa, mencoba menyelami diri dengan pola pikir para kelompok oligarki. Jawaban yang ditemukan adalah, kenyamanan itulah yang membuat mereka nekat mengambil keputusan menyalahi konstitusi.
"Maka pilihan yang mereka anggap paling realistis adalah mati-matian agar rezim ini dipertahankan dengan cara apa pun," jelasnya.
Baginya, keputusan itu dianggap berbahaya dan berdampak dengan demokrasi dan kehidupan sosial masyarakat. Namun bak bola liar, tidak ada ketegasan dari pemerintah mengenai isu tersebut.
Meski hal itu telah dijawab oleh Jokowi, yang mengatakan, menolak tiga periode tetapi kelompok pendukungnya justru tak satu rongga dengannya. Ada apakah gerangan?
Baca Juga: Polda Kaltim Cek Langsung Gudang Distributor Minyak Goreng