Penembakan Pencurian Kelapa Sawit di Kalbar yang Tinggalkan Tanya

1. Warga pegang sertifikat dari BPN

Menurutnya, penetapan status DPO yang diberikan pada dua warga Segar Wangi tak mendasar. Sofyan mengatakan, warga memegang sertifikat hak guna usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Suharjo yang dapat menjadi bukti jika lahan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat.

“Bagaimana warga disebut mencuri sedangkan kami ada bukti sertifikat dari BPN untuk penggunaan lahan tersebut. Itu HGU, masa kami mencuri di lahan kami sendiri, sedangkan kami bayar pajak tiap bulannya,” jelasnya.

Selain itu, Sofyan kembali mempertanyakan alasan polisi yang menyebut dua orang tersebut sebagai DPO, namun tak menindaknya. Atau paling tidak, Polres Ketapang selaku yang mengeluarkan status DPO agar memerintahkan personel polisi melakukan penangkapan.

“Padahal Pak Suharjo itu ada saja di Desa Segar Wangi, bertani setiap hari. Yang lucu lagi jadi DPO pada lah kita mengambil sawit kita sendiri, ada SKM dan SKT tanah juga,” tuturnya.

Diketahui, pada 1 Juni 2022 lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah datang ke TKP untuk bertemu langsung dengan warga Desa Segar Wangi.