TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Urunan Pembangunan IKN, Wagub Kaltim: Tetap Urusan Pusat

Wagub Hadi harap perusahaan tambang yang bantu urunan IKN

Sejumlah bahan kontruksi berada di lokasi segmen tiga di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Balikpapan, IDN Times - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara baru-baru ini membuka wacana penggalangan dana atau crowdfunding dalam proses pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim). Penggalangan dana di luar APBN dari masyarakat maupun pihak swasta yang sifatnya sukarela.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, bahwa hal itu tetap harus menjadi urusan pemerintah pusat.

"Setahu saya dulu pusat yang membiayai. Mungkin kalau ada kurangnya tetap urusan pusat, lah," ucapnya, saat ditemui di Meeting Room Gran Senyiur Hotel Balikpapan usai menghadiri suatu acara pada, Selasa (29/3/2022) siang.

Baca Juga: Solar Subsidi Langka, Motoris Perahu Kelotok Balikpapan 'Menjerit'

1. Masyarakat tak mungkin urunan

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi (istimewa)

Di satu sisi, sebagai orang kedua yang memimpin Benua Etam itu menilai jika permohonan urunan yang ditujukan ke masyarakat tentu kurang tepat.

Pasalnya kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang kesusahan terdampak pandemik COVID-19 yang panjang. Akibatnya, beberapa harga kebutuhan pokok masyarakat pun meningkat. 

"Masyarakat saja dananya terbatas, mau beli minyak goreng saja susah, masa mau bangun IKN?" tuturnya.

2. Perusahaan tambang diharapkan membantu

Ilustrasi kegiatan menambang (IDN Times/Uni Lubis)

Namun sisi lainnya, Hadi melihat kemungkinan yang dimaksud Badan Otorita IKN soal dana urunan bisa diterapkan kepada pihak perusahaan.  

Seperti diketahui, perusahaan di Kaltim cukup banyak. Di antaranya berdiri juga perusahaan tambang. Jumlahnya pun cukup banyak.

"Perusahaan tambang PKP2B saja ada 30-an, perusahaan-perusahaan itu yang kita harap membantu IKN. Bukan masyarakat kecil, lah," kata dia.

Baca Juga: Aniaya Pekerja RDMP Pertamina Balikpapan, WNA Korea Selatan Dipecat 

Berita Terkini Lainnya