Eksepsi Kuasa Hukum, Zainal  Muttaqin Anggap Kasusnya Bukan Pidana

2. Pelapor dianggap menyadari pembuktian kasusnya lewat perdata

Kuasa Hukum Mansyuri menambahkan, PT Duta Manuntung pada dasarnya menyadari dalam pembuktian kasus kepemilikan tanah harus diselesaikan lewat persidangan perdata. Dalam penentuan kepemilikan empat objek tanah kasus pidana berlokasi di Banjarbaru dan Balikpapan. 

Pada kasus yang lain, kata Mansyuri, PT Duta Manuntung mengajukan gugatan perdata atas empat bidang tanah di Tenggarong, Bontang, Sangata, dan Balikpapan. Kasusnya pun didaftarkan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan pada 2021 lalu.

"Kasusnya memang berbeda dengan kasus pidana ini sehubungan objek tanahnya. Tapi status tanahnya mirip. Seluruh tanah juga atas nama Zainal Muttaqin," paparnya. 

Khususnya dalam perdata ini, menurut Mansyuri, tahapannya sudah dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Pelapor memenangkan atas tiga objek tanah dan sisanya dimenangkan Zainal Muttaqin. 

"Kasusnya belum inkrach  dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, semua masih bisa terjadi," tegasnya. 

3. Kuasa hukum harapkan integritas majelis hakim

Lebih lanjut, Sugeng mengharapkan adanya integritas dari majelis hakim dalam memutuskan seadil-adilnya kasus ini sesuai fakta hukum disampaikan pengacara. 

Dalam prosesnya, ia mengaku menemui kejanggalan proses penyidikan kasus ini, selama di kepolisian hingga kemudian ditangani kejaksaan. Zainal Muttaqin semestinya dibebaskan dari segala tuduhan kasus pidana penggelapan.

"Kami mengharapkan integritas majelis hakim dalam memutuskan kasus ini," ujar Sugeng. 

Ia lantas merujuk pada 81 KUHP Jo PERMA RI Nomor 1 Tahun 1956 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 1980 tentang Kasus Pidana yang Pokok Persoalannya Masuk ke Dalam Hukum Perdata. Hukum pidana seperti ini diatur mengenai prejudicial gescil  di mana kasusnya harus diputuskan dahulu mengenai sengketa keperdataan.