Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Balikpapan, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta tenaga honorer di masing-masing provinsi, kota, dan kabupaten agar tenang menunggu keputusan pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) sedang merumuskan penyelesaian masalah tentang penanganan tenaga honorer di pemerintah daerah.
"MenPAN RB sedang mencarikan jalan tengah, sedang digodong. Nanti kalau sudah ada keputusannya, mari kita laksanakan bersama-sama," kata Jokowi saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).
Baca Juga: Polisi Menerima 5-10 Pengaduan Penipuan dari Warga Balikpapan per Hari
1. Jokowi memperoleh pertanyaan langsung tentang tenaga honorer
Presiden Joko Widodo membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023). Akun YouTube Sekretariat Presiden Selama kunjungannya ke Kaltim, Jokowi mengaku memperoleh pertanyaan langsung tentang penanganan masalah tenaga honorer dari Ketua APPSI Isran Noor. Seperti diketahui, Gubernur Kaltim ini sejak dulu memang menolak penghapusan tenaga honorer yang berada di wilayahnya.
Hingga tetap mengalokasikan anggaran daerah guna membayar beban biaya gaji dan tunjangan honorer selama tahun 2022 lalu.
"Kemarin, Pak Ketua APPSI menanyakan mengenai urusan tenaga honorer. Masih banyak di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota masih banyak," tuturnya.
2. Jokowi menelepon Menteri PAN RB
Presiden Joko Widodo membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023). Akun YouTube Sekretariat Presiden Jokowi akhirnya menelepon langsung Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas guna mempertanyakan soal kelanjutan penghapusan tenaga honorer tersebut. Dalam keterangannya, menteri memastikan sedang merumuskan jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai ribuan orang.
Di sisi lain, Jokowi sendiri mengaku heran kenapa sekarang ini jumlah tenaga honorer mencapai ribuan orang di masing-masing pemerintah daerah. Padahal di masanya saat masih menjabat Wali Kota Solo di Jawa Tengah, keberadaan tenaga honorer sudah sepenuhnya dihentikan.
"Padahal saat masih wali kota dulu, sudah 100 persen stop, tapi gak tahu kenapa sekarang muncul lagi," tukasnya.
3. Provinsi Kaltim mempertahankan tenaga honorer
Sejumlah perawat honorer yang tergabung Salam Forum Tenaga Kesehatan Honorer Jateng menggelar deklarasi tuntutan kepada Komisi IX DPR RI. (IDN Times/Fariz Fardianto) Dalam banyak kesempatan, Gubernur Kaltim Isran Noor mengaku akan mempertahankan keberadaan tenaga honorer di lingkungan pemerintahannya. Ia menilai keberadaan tenaga honorer masih sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Bukan persoalan Kalimantan Timur sanggup atau daerah lain tidak sanggup. Tapi ini soal keberadaan tenaga-tenaga non-ASN itu memang sangat diperlukan oleh daerah. Saya kira di daerah lain juga sama,” kata Isran dalam akun Instagram Pemprov Kaltim, Senin (16/1/2023).
Pertanyaannya, jika Kaltim sanggup membayar gaji tenaga honor pemerintah, lantas bagaimana dengan daerah lain di Indonesia. Gubernur menjawab ini bukan soal sanggup atau tidak sanggup, tapi soal kebutuhan. Gubernur hanya bertanya mengapa kebijakan yang dimunculkan pemerintah adalah penghapusan.
Seperti tenaga honor guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan lain-lain. Apalagi, tidak sedikit dari mereka juga bertugas di pedalaman-pedalaman. Ia mencontohkan di SDN Desa Karang Soka, Jawa Tengah. Di mana jumlah guru di sana ketika ia datang hanya 10 orang dan hanya 3 orang yang berstatus ASN. Selebihnya non-ASN dengan gaji Rp300 ribu per bulan dan mereka bisa bekerja dengan baik.
Baca Juga: Muktamar Pemuda Muhammadiyah, Megawati Sudah Dua Hari di Balikpapan
