Anggaran Rp44 Miliar, KPU Samarinda Tak Bisa Bekerja Maksimal
Rasionalisasi dilakukan demi memenuhi kebutuhan anggaran
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Tarik ulur penetapan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Samarinda memasuki babak puncak. Besaran ongkos pilkada itu akan diputuskan malam ini, Selasa (3/9).
Sayangnya jumlah anggaran tersebut terus berkurang. Diawali dari Rp75 miliar namun setelah masuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun menjadi Rp73 miliar lalu menjadi Rp69 miliar lebih, dan yang terakhir angkanya kian menyusut menjadi Rp44 miliar.
"Kami enggak bisa jalan dengan anggaran segitu (Rp44 miliar)," ucap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda, Firman Hidayat, usai rapat bersama sekretaris Kota Samarinda, Badan Perencanaan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Selasa (3/9) di Balai Kota.
Baca Juga: Pilwali 2020, Samarinda Butuh Figur Baru
1. KPU Samarinda melakukan rasionalisasi demi anggaran
Dia mengatakan, bila tahapan pilkada hendak berjalan maksimal maka seharusnya disesuaikan dengan anggarannya. Angka yang diajukan tersebut sudah sesuai dengan hitungan kegiatan dan tahapan Pilkada Samarinda 2020.
Bila hendak mengacu pilkada 2015 dengan dana Rp49,7 miliar sudah dipastikan akan berjalan tak maksimal. "Dengan adanya penyusutan ongkos tersebut maka rasionalisasi harus kami lakukan. Mentok-mentok itu Rp58 miliar," katanya.
Mantan wartawan itu menyatakan, salah satu penyesuaian yang KPU Samarinda lalukan adalah mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dari 2.549 menjadi 1.850. Itu sebab, beban akan bertambah. Syukurnya surat suara tak banyak hanya satu saja, berbeda saat pileg dan pilpres dengan lima surat suara.
"Setidaknya sebelum 21 September sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Jika tidak pasti KPU pusat akan mempertanyakan," jelasnya.
Baca Juga: Pilwali Samarinda 2020, Tiga Calon Pilih Jalur Independen