Demi Ibu Kota Baru, LPJK Kaltim Kerahkan Ribuan Perusahaan Konstruksi
Pekan depan LPJK Kaltim siap menghadap presiden
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times-Presiden Joko 'Jokowi' Widodo telah menetapkan ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Keputusan itu sudah bulat dan mengerucut pada dua provinsi yakni Kalimatan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang menyusun skema terbaik pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.
Meskipun pemerintah belum memutuskan provinsi mana yang jadi ibu kota, namun Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kaltim, Heru Cahyono optimis Benua Etam akan terpilih menjadi ibu kota negara yang baru. Jika demikian, maka pengembang infrastruktur bakal punya andil besar untuk pembangunan.
"Kami lembaga pengembang jasa konstruksi selalu siap," kata Heru.
Baca Juga: 82 Persen Peluang Kaltim Jadi Ibu Kota Negara yang Baru
1. Meningkatkan kompetensi demi ibu kota negara yang baru
Heru mengaku, walau lokasi ibu kota belum ditentukan, namun LPJK Kaltim sudah mendapatkan titah dari pemerintah pusat untuk mempersiapkan sejumlah tenaga kerja dan kontraktornya. Otomatis langkah pertama yang dilakukan adalah merapatkan barisan.
"Saya sebagai ketua LPJK tentu tak ingin berdiam diri, saat ini langkah terbaik yang harus dilakukan ialah meningkatkan kompetensi," ujarnya, Rabu (31/7).
Selanjutnya langkah kedua, sambung dia, ialah mengupayakan regulasi serupa peraturan gubernur, peraturan daerah hingga peraturan presiden yang merujuk kepada keterlibatan pengusaha lokal dalam pembangunan ibu kota negara yang baru.
"Tak mungkin semua jasa konstruksi ataupun perusahaan penunjang pembangunan dari pusat semua," tegasnya.
Baca Juga: Jadi Ibu Kota Negara, Kaltim Punya Posisi Tawar dari Beragam Lini