TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Demi Ibu Kota Baru, LPJK Kaltim Kerahkan Ribuan Perusahaan Konstruksi 

Pekan depan LPJK Kaltim siap menghadap presiden

Independent.co.uk

Samarinda, IDN Times-Presiden  Joko 'Jokowi' Widodo telah menetapkan ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Keputusan itu sudah bulat dan mengerucut pada dua provinsi yakni Kalimatan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang menyusun skema terbaik pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

Meskipun pemerintah belum memutuskan provinsi mana yang jadi ibu kota, namun Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kaltim, Heru Cahyono optimis Benua Etam akan terpilih menjadi ibu kota negara yang baru. Jika demikian, maka pengembang infrastruktur bakal punya andil besar untuk pembangunan.

"Kami lembaga pengembang jasa konstruksi selalu siap," kata Heru.

Baca Juga: 82 Persen Peluang Kaltim Jadi Ibu Kota Negara yang Baru

1. Meningkatkan kompetensi demi ibu kota negara yang baru

Dok.IDN Times/Istimewa

Heru mengaku, walau lokasi ibu kota belum ditentukan, namun LPJK Kaltim sudah mendapatkan titah dari pemerintah pusat untuk mempersiapkan sejumlah tenaga kerja dan kontraktornya. Otomatis langkah pertama yang dilakukan adalah merapatkan barisan.

"Saya sebagai ketua LPJK tentu tak ingin berdiam diri, saat ini langkah terbaik yang harus dilakukan ialah meningkatkan kompetensi," ujarnya, Rabu (31/7).

Selanjutnya langkah kedua, sambung dia, ialah mengupayakan regulasi serupa peraturan gubernur, peraturan daerah hingga peraturan presiden yang merujuk kepada keterlibatan pengusaha lokal dalam pembangunan ibu kota negara yang baru.

"Tak mungkin semua jasa konstruksi ataupun perusahaan penunjang pembangunan dari pusat semua," tegasnya.

2. Harapan agar "kue besar" dibagi rata

(Ilustrasi Bukit Soeharto di Kalimantan Timur) ANTARA FOTO

Heru memisalkan, jika ada kue besar sudah seharusnya dibagi dengan rata saat hendak memindahkan ibu kota negara. Pembagian itu berdasarkan kuantitas, kualitas hingga kapasitas dari masing-masing jasa pengembang kontraktor.

Oleh karena itu, sebelum proyek pembangunan dimulai, anggota  LPJK Kaltim akan beramai-ramai melakukan peningkatan kompetisi.

"Tujuannya hanya satu agar laik menikmati kue itu," ucapnya kemudian tersenyum.

Menurutnya, urusan tenaga kerja konstruksi ada dua, yakni tenaga ahli dan tenaga kerja. Boleh jadi dalam prosesnya LPJK kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPRPR) Kaltim.

"Saat ini kami sedang berusaha mengkoordinir kawan-kawan (pengusaha kontraktor) di daerah," sebutnya.

3. Siapkan 6 ribu perusahaan kontraktor dan 12 ribu tenaga kerja

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Dia menyatakan, saat ini  sebanyak 6 ribu perusahaan jasa konstruksi pemegang sertifikat resmi badan usaha tergabung di dalam LPJK Kaltim. Total itu terdiri atas beragam sektor mulai dari konstruksi hingga elektrik.

Walau demikian, hanya 2 ribu perseroan yang melakukan registrasi ulang. Namun begitu, dia tetap yakin angka itu terus bertambah bahkan sampai puluhan ribu.

"Bertahap rekan-rekan (pengusaha kontraktor) kami pasti kembali," tegasnya.

Ia menambahkan, "Sedangkan jumlah tenaga konstruksi yang akan dipersiapkan mencapai 12 ribu orang. Angka itu berasal dari tenaga kerja lokal siap pakai."

Baca Juga: Jadi Ibu Kota Negara, Kaltim Punya Posisi Tawar dari Beragam Lini

Berita Terkini Lainnya