TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

Hipmi Samarinda Sebut Pemerintah Tak Adil dengan Penutupan Citra Niaga

Seharusnya THM juga menerima perlakuan senada

Tim Satgas Penanganan COVID-19 Samarinda saat razia di kawasan kongko Citra Niaga (Dok.IDN Times/Istimewa)
Verified
Yuda Almerio

Samarinda, IDN Times - Hukuman larangan beraktivitas sementara bagi pengusaha kedai di kawasan Citra Niaga dan Tepian Mahakam dianggap tak adil lantaran hanya menyasar usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sementara tempat hiburan malam (THM) luput dari sanksi penutupan sementara tersebut. Sejatinya pemerintah harus setara saat memberikan hukuman.

“Kalau bicara UMKM ditutup, sementara tempat hiburan malam masih bisa beroperasi, saya melihat memang ada ketidakadilan di sini,” ujar Abdurrasyid Rahman, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Samarinda saat dikonfirmasi pada Selasa (29/9/2020) petang.

Baca Juga: Tak Bayar Pajak, Pengusaha BBM di Samarinda Terancam Bui Enam Tahun 

Dirinya pun tak menampik bila dua kongko hits ini melanggar protokol kesehatan. Namun apakah THM bisa memberikan jaminan saat beroperasi pengunjungnya taat dengan protokol kesehatan. Paling nyata tentu saja berjoget. Apa benar dibatasi satu meter antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang membuatnya ragu. Itu sebab dirinya memberikan saran agar pemerintah memberi perlakuan senada.

“Semuanya ditutup, boleh take away saja. Kemudian maksimalkan di bagian jejaring ekonominya,” terangnya.

1. Apakah THM bisa memberikan jaminan pengunjungnya taat dengan protokol kesehatan saat berjoget?

Ilustrasi THM (IDN Times/Ayu Afria)

2. Sudah seharusnya pemerintah ambil bagian membantu pengusaha UMKM saat pandemik COVID-19

Kawasan Citra Niaga di Samarinda pada Senin 21 September 2020. Biasanya lokasi ini dipadati pengunjung sejak sore hari (IDN Times/Yuda Almerio)

Menurutnya memaksimalkan jejaring ekonomi di masa pandemik virus corona atau COVID-19 merupakan langkah tepat. Sebab hingga saat ini anggaran COVID-19 belum tersalur maksimal. Bahkan dana tersebut berujung silpa alias ada sisa lebih pengunaan anggaran. Seharusnya rupiah tersebut dipakai untuk memutar roda perekonomian di Samarinda selama wabah menyerbu.

Dengan kata lain pemerintah dan pengusaha kecil sejak awal sudah duduk bersama mencari solusi ketika ada penerapan pembatasan sosial dan penegakkan aturan protokol kesehatan.

“Kan ada dananya. Sudah sepatutnya pemerintah membantu, pun demikian dengan pihak bank. Apalagi ini masa sulit karena pandemik,” tegasnya.

Baca Juga: Waduh, Puluhan Surat Hasil Rapid Test Abal-abal Ditemukan di PPU 

Baca Juga: Aduh! Anggaran Menurun, Nominal Bansos di Balikpapan Akan Dikurangi

Topik:
hipmi
samarinda
Kalimantan Timur
Berita Terkini Lainnya

Pemkab PPU Berhasil Padamkan Bencana Karhutla

Banjarmasin Perbaiki Jalan Titian Baru di Pulau Bromo yang Rusak

Satpol PP PPU Amankan PSK Paser yang Mencari Pelanggan secara Daring

Antisipasi Penyakit Rabies di Lima Kecamatan Banjarmasin

Gas Subsidi Langka di Balikpapan, Kelurahan GSB Gelar Razia

Tiga Kampus di Samarinda Kerja Sama dengan Negara-Negara OKI

Tinjau IKN, Ahok Ungkap Pertamina  Bangun Resor dan Pusat Penelitian 

Polres PPU Gelar Operasi Patuh Mahakam untuk Dorong Ketertiban Lantas

Merasa Terusir, Warga Sepaku Tolak Pembebasan Lahan untuk IKN

BUMDes di Tabalong Terkendala Ketersediaan SDM