TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik demi Mengurangi Defisit

Agar tak salah langkah pemerintah ikuti empat langkah ini

Sejumlah warga antre menunggu pelayanan (IDN Times/Yuda Almerio)
Verified
Yuda Almerio

Samarinda, IDN Times - Wacana menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan bukan isapan jempol semata. Pemerintah sudah bulat dengan kebijakan tersebut dan awal tahun depan diberlakukan.

Walaupun demikian hanya kelas I dan II untuk pembayaran mandiri yang alami kenaikan. Detailnya, JKN kelas I yang sebelumnya harus membayar Rp80 ribu per bulan kini menjadi Rp160 ribu, sedangkan JKN kelas II menjadi Rp110 ribu, yang sebelumnya Rp51 ribu.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Minta RS Manfaatkan Dana Talangan Bank 

1. Demi menekan defisit, iuran BPJS Kesehatan harus naik

IDN Times/Yuda Almerio

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, kenaikan iuran tersebut memang wajib dilakukan demi menekan defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

Pasalnya jika iuran tak dinaikkan, diperkirakan defisit akan terus melonjak setiap tahunnya, bahkan bisa mencapai Rp77,9 triliun pada 2024. Namun demikian, buruknya sektor keuangan BPJS Kesehatan sudah seharusnya jadi tanggung jawab bersama. Baik dari sektor pemerintah, rumah sakit, hingga ke BPJS Kesehatan itu sendiri. Seluruhnya turut andil dalam kesalahan tersebut.

"Misalnya, penyesuaian anggaran itu setidaknya dilakukan dua tahun sekali. Tapi nyatanya 2018 kemarin tidak ada kenaikan iuran," katanya saat dihubungi lewat telepon Rabu (4/9).

2. Pemerintah daerah disebut tidak pro aktif dalam penyelenggaraan JKN

IDN Times/Arief Rahmat

Dengan kata lain, lanjutnya, kebijakan tersebut merupakan kekeliruan. Kesalahan lain dari pemerintah ialah, anggaran awal sejak beroperasi pada 2014, untuk kelas III yang seharusnya Rp27 ribu justru menjadi Rp19 ribu.

Hal ini tentu mengundang defisit. Dua tahun setelahnya, pada 2016 pemerintah kemudian menaikkan tarifnya menjadi Rp23 ribu namun langkah itu tak mengurangi beban defisit. Hingga sekarang, setidaknya ada sejumlah skema untuk menaikkan tarif BPJS Kesehatan (selengkapnya lihat info grafis).


"Seharusnya pemerintah bisa menilai hal tersebut," tegasnya.

Timboel juga menilai pemerintah daerah tidak pro aktif dalam penyelenggaraan JKN. Pun demikian fungsi pengawasan, seharusnya tak hanya dilakukan di puskesmas saja tapi juga rumah sakit. Banyak pasien di rumah sakit itu hanya mendapatkan perawatan tiga hari saja yang seharusnya bisa mendapatkan lebih. 

"Apakah harus seperti ini. Saya bilang enggak, karena pasien ini harus pulang kalau sudah sehat," katanya.

Baca Juga: BPJS Kesehatan: Tidak Ada Kenaikan, hanya Penyesuaian Iuran

Topik:
bpjs kesehatan
iuran bpjs naik
Berita Terkini Lainnya

Pemkot Banjarmasin Ingatkan Penggalangan Dana Harus Berizin

Berenang di Pantai Nipah-nipah, Seorang Bocah Meninggal Diseret Ombak 

PLN Bantu Pemasangan Instalasi Listrik Seribu KK Tak Mampu di Kalsel

Bakesbangpol Kalbar Salurkan Hibah Rp6,6 Miliar pada 12 Parpol

10 Destinasi Wisata di Kabupaten PPU, Daerah Asal IKN  

4 Pelabuhan di Kaltim Memuat Barang Ekspor Senilai 14,55 Miliar Dolar

Satpol PP Kaltim Tertibkan Spanduk Kampanye Politik di Jalanan

Apartemen Pertamina di Balikpapan Berasap, Penghuni Dievakuasi

Banjarmasin yang Dipusingkan Pengemis, Gelandangan, dan Anjal

Gubernur Kaltim Klaim Industri Sawit yang Tidak Merusak Lingkungan