Jatamnas: Pemindahan Ibu Kota Negara, Jadi Pintu Masuk Mafia Lahan
Gubernur Isran diminta tanya warganya terkait pemindahan IKN
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto digadang-gadang menjadi calon ibu kota negara baru. Dengan segala keunggulannya, Tahura Bukit Soeharto bakal menjadi primadona baru.
Persoalannya, Tahura Bukit Soeharto itu merupakan bagian dari kawasan konservasi sesuai UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
"Dengan demikian, lingkungannya harus dijaga," ucap Merah Johansyah, koordinator Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatamnas).
Baca Juga: Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Gubernur Isran Enggan Kepedean
1. Pemindahan ibu kota bertalian dengan penguasaan lahan
Pembangunan ibu kota disebut bakal dimulai dari sisi timur Bukit Soeharto. Dan kawasan itu berdekatan dengan Samboja kemudian sisi barat berdampingan dengan Penajam Paser Utara (PPU).
Mengenai itu, Merah menyebut, dampaknya pasti bertalian dengan penguasaan lahan di sekitarnya, walaupun membangun sarana dan prasarana di sisi barat.
"Yang dimainkan mafia lahan dan tambang kan spekulasinya," ujarnya.
Dia mengatakan, keadaan Benua Etam saat ini sedang tak baik. Tengok saja lapisan masalah yang dihadapi, mulai pertumbuhan ekonomi yang macet, banjir, kerusakan alam akibat tambang dan sawit.
"Kok mau ditambah lagi dengan pemindahan ibu kota yang selalu beriringan dengan penguasaan lahan. Ini justru jadi pintu masuk mafia (lahan)," jelasnya.
Baca Juga: Menteri Bappenas telah Serahkan Kajian Ibu Kota Baru ke Presiden