Proyek Molor, Pemkot Balikpapan akan Sanksi Sepuluh Kontraktor
Proyek drainase (IDN Times/Maulana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Pemerintah Kota Balikpapan akan menjatuhkan sanksi kepada sepuluh kontraktor yang terbukti tidak memenuhi waktu pengerjaan sejumlah proyek yang ada di Kota Balikpapan di tahun 2019
Kesepuluh kontraktor itu diberikan sanksi karena melanggar batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak pekerjaan yang sesuai kontrak paling lambat 31 Desember 2019.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan Andi M. Yusri mengatakan pihaknya akan menggelar rapat untuk menindaklanjuti hal tersebut, untuk menentukan hukuman yang akan diberikan kepada pihak kontraktor.
“Besok (Selasa), kami akan menggelar rapat untuk menindaklanjuti hal tersebut, seperti apa keputusannya, kita lihat besok,” kata Yusri ketika diwawancarai wartawan usai menghadiri rapat Coffee morning di Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (30/12/2019).
1. Kontraktor akan diberikan waktu menyelesaikan waktu 50 hari
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan Andi M. Yusri (IDN Times/Maulana)Sepanjang tahun 2019, Pemerintah Kota Balikpapan memfokuskan sebagian besar anggaran untuk sejumlah proyek perbaikan dan pembuatan saluran drainase di sejumlah titik di Kota Balikpapan.
Proyek ini merupakan program utama Pemerintah Kota untuk menyelesaikan persoalan banjir yang rutin menimpa sejumlah pemukiman warga ketika musim hujan datang.
Namun dalam perjalanannya, hingga menjelang pergantian tahun 2019, sejumlah proyek masih belum rampung hingga batas waktu yang telah ditetapkan.
Menanggapi hal tersebut, Yusri menerangkan akan menggelar rapat dengan untuk mengkaji tindak lanjut pengerjaan sejumlah proyek yang saat ini masih dalam proses pekerjaan.
“Sedikitnya ada sepuluh proyek yang saat ini masih dalam proses pekerjaan, kami menunggu sampai besok,” jelasnya.
Ia menjelaskan kepada kontraktor yang terbukti melanggar waktu penyelesaian akan diberikan waktu tambahan selama 50 hari, untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya dengan hitungan dengan denda terhadap keterlambatannya berjalan.
“Kita berikan waktu tambahan waktu 50 hari, tapi denda keterlambatannya tetap berjalan yakni sebesar 1 per 1000 sehari dari nilai pekerjaan yang terlambat,” terangnya.
Baca Juga: Kasus Kekerasan di Balikpapan 2019 Meningkat Tajam, Ada Kasus Sodomi
2. Tidak ada toleransi bagi kontraktor yang terlambat
lawevidence.comYusri menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada kontraktor yang terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan dari batas waktu yang ditentukan. Pihak kontraktor wajib menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang dibuat, dengan tambahan waktu yang diberikan dan denda berjalan.
“Kami minta kontraktor tetap menyelesaikan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat, tapi dendanya tetap dihitung berapa lama dia menyelesaikan sisa pekerjaannya,” terangnya.
Dari sepuluh proyek yang belum selesai pengerjaannya sebagian besar sudah mencapai diatas 90 persen. Antara lain proyek pembuatan saluran drainase di Jalan Jendral Sudirman (depan Balikpapan Super Blok) dan proyek pembuatan saluran drainase di Jalan Mayjend Sutoyo.
“Rata-rata sudah tinggal finishing, tapi tetap wajib tetap menyelesaikanya, jadi tahun depan masih ada yang dikerjakan,” ujarnya.
3. Nilai proyek pada tahun 2019 mencapai Rp400 miliar lebih
Ilustrasi Uang (IDN Times/Mela Hapsari)Yusri menambahkan total anggaran fisik yang dialokasikan untuk pekerjaan sejumlah proyek di Kota Balikpapan pada tahun 2019 lalu, tercatat mencapai Rp400 miliar lebih.
Anggaran tersebut paling banyak digunakan untuk membiayai proyek pembuatan drainase dan jalan yang merupakan bagian dari peningkatan fasilitas umum dan penanganan banjir di Kota Balikpapan.
“Itemnya saya lupa ada berapa, nilai anggaran totalnya mencapai Rp400 miliar lebih,” terangnya
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
Baca Juga: Proyek Molor, Wali Kota Balikpapan Ancam Blacklist Kontraktor
