Kepala Otorita Diminta yang Terbaik untuk Kota Nusantara 

Tidak mempermasalahkan meski bukan putra daerah

Samarinda, IDN Times - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menegaskan tetap menerima siapa pun yang ditunjuk presiden sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU). 

"Siapa pun yang dipilih Presiden Joko Widodo, kami tidak ada masalah, tapi kalau ada putra Kaltim tentu kita juga senang," katanya Hadi Mulyadi dalam akun Instagram Pemprov Kaltim.  

1. Otorita IKN Nusantara jadi wewenang presiden

Kepala Otorita Diminta yang Terbaik untuk Kota Nusantara Presiden Joko Widodo menghadiri pengukuhan PBNU di Dome Balikpapan Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022). Foto NU Online

Terkait pemilihan itu, lanjut Hadi tentu sepenuhnya hak dan kewenangan Presiden Joko Widodo, yang penting pembangunannya bisa dirasakan masyarakat Kaltim.

"Amanat masyarakat, pembangunan IKN harus terintegrasi kabupaten dan kota lainnya di Kaltim, dan jangan sampai kondisinya seperti surga dan neraka. Ketika ke IKN gemerlap dan mewahnya, tetapi begitu keluar di sekitar IKN seperti bukan daerah penyangga IKN," pesan Hadi Mulyadi.

Baca Juga: Menteri Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono Tinjau Langsung Lokasi IKN

2. Tidak mempermasalahkan meskipun bukan putra Kaltim

Kepala Otorita Diminta yang Terbaik untuk Kota Nusantara Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor menyebutkan Kepala Otorita IKN tidak harus warga asli Kaltim, yang penting memiliki kapasitas yang cocok memimpin.

“Tidak ada masalah, siapa pun yang terpilih nanti. Kepala Otoritan IKN harus sesuai prosedur dan harus memilili integritas, serta keahlian membangun IKN Nusantara,” ungkap Isran Noor. 

3. Perkembangan pembangunan IKN Nusanta

Kepala Otorita Diminta yang Terbaik untuk Kota Nusantara Proses awal pembangunan titik awal Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Kamis (27/1/2022). (IDN Times/Hilmansyah)

DPR RI sudah mengesahkan Undang-Undang IKN Nusantara. Proses pembangunan Kota Nusantara pun langsung digenjot berpusat di lokasi PPU - Kutai Kartanegara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahkan sudah memulai pembangunan istana negara di lokasi titik nol Kota Nusantara.

Alokasi anggaran awal pembangunan IKN Nusantara sudah diajukan sebesar Rp46 triliun kepada Kementerian Keuangan.  

Baca Juga: Bertemu Jokowi, Ini yang Disampaikan para Tokoh Adat Kaltim

Topik:

  • Sri Wibisono

Berita Terkini Lainnya