Transaksi QRIS di Balikpapan dan Sekitarnya Tembus 33 Juta
Balikpapan, IDN Times – Transaksi pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di wilayah kerja Bank Indonesia (BI) Balikpapan melampaui target nasional tahun 2025. Hingga akhir Juli 2025, transaksi di Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser mencapai 33.108.868 transaksi, atau 109,96 persen dari target 30,11 juta transaksi.
“Capaian ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran digital,” kata Kepala BI Balikpapan, Robi Ariadi dilaporkan Antara, Rabu (27/8/2025).
1. Merchant Qris tumbuh signifikan
Robi menyebutkan, jumlah merchant baru QRIS juga tumbuh signifikan, mencapai 28.045 merchant atau 115,56 persen dari target 24.265 merchant. Secara keseluruhan, merchant aktif QRIS di wilayah kerja BI Balikpapan kini tercatat 251.654.
Sementara itu, jumlah pengguna QRIS di Kalimantan Timur hingga akhir Juli 2025 mencapai 819.281, mendekati target provinsi sebesar 831.298. Dari jumlah tersebut, sekitar 409 ribu pengguna berasal dari wilayah kerja BI Balikpapan.
2. Perkembangan Qris lintas negara
Selain transaksi domestik, BI juga mencatat perkembangan QRIS lintas negara (Cross Border). Jepang resmi menjadi mitra keempat setelah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Peluncuran layanan ini bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.
“Dengan integrasi pembayaran real-time, wisatawan Jepang dapat bertransaksi di Indonesia menggunakan aplikasi asal Jepang yang terkoneksi dengan QRIS, begitu juga sebaliknya bagi wisatawan Indonesia di Jepang,” jelas Robi.
3. Memperkuat sektor lainnya
Ia menambahkan, inisiatif ini diharapkan mendorong sektor pariwisata, perdagangan ritel, dan UMKM, sekaligus memperkuat kerja sama keuangan regional melalui ASEAN Regional Payment Connectivity (RPC).
Terkait Merchant Discount Rate (MDR) QRIS, Robi menegaskan bahwa biaya jasa tersebut sepenuhnya menjadi hak industri penyelenggara, seperti issuer, acquirer, switching, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan PTEN. “BI tidak mengambil bagian dari MDR, biaya ini ditanggung merchant dan tidak dibebankan kepada konsumen,” katanya.
