Penyortiran Surat Suara di Kalbar Berjalan, Bawaslu Temukan Persoalan
Pontianak, IDN Times - Menjelang 30 hari menuju pesta demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) masih terus melakukan pemantauan tahapan sortir, pelipatan surat suara logistik pemilu.
KPU Kalbar sampai saat ini belum mengantongi jumlah surat suara yang rusak, pihaknya masih menunggu laporan dari KPU kabupaten kota yang masih melakukan pemantauan sortir logistik.
“Semuanya masih dirapikan, kan proses pelipatan semua belum selesai masih berjalan, dan kami belum terima laporan komplet," kata Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Syarifudin Budi, Sabtu (13/1/2024).
1. Tiap kabupaten kota pasti ada surat suara yang cacat
Walaupun belum mengantongi jumlah pasti logistik atau surat suara yang rusak, Budi mengatakan tiap kabupaten kota di Kalbar pasti ada surat suara yang rusak.
“Tetap ada yang rusak, biasa itu. Gak mungkin lah kalau gak ada yang cacat, nanti kita penuhi kebutuhannya. Sejauh ini aman semua target logistik sesuai dengan jadwal, teman-teman sedang berjibaku menyortir, lipat,” jelas Budi.
Budi berharap proses pelipatan dapat berjalan dengan baik, lalu jika sudah lengkap laporan kerusakan dari kabupaten kota, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan KPU RI untuk pemenuhan kekurangan surat suara tersebut.
“Jika bicara target setidaknya H-10 seluruh logistik setiap kabupaten yang akan didistribusikan ke TPS itu semuanya dalam kondisi siap,“ ucap Budi.
Sehingga jika nantinya masih didapati ada surat suara yang rusak, maka pihaknya masih mempunyai tenggat waktu untuk melengkapi kekurangan tersebut. Sedangkan surat suara yang rusak akan segera dibakar.
2. Surat suara yang rusak kebanyakan karena tinta meluber
Dari pantauan Budi, surat suara yang cacat di kabupaten kota di Kalbar kebanyakan karena kena percikan warna dalam proses pencetakan, sehingga nama calon legislatif tidak terbaca. Kemudian tinta meluber ke gambar calon legislatif.
"Kalau saya amati di beberapa secara umum seluruh surat suara kerusakan karena tumpahan cat, kemudian tumpah ke gambar calonnya. Kita bilang rusak nanti persentase kerusakannya masih tanggung jawab perusahaan untuk ditukar ulang,” terang Budi.
Karena masih memiki tenggat waktu yang cukup lama, jika saja masih ditemukan surat suara yang rusak maka KPU masih sempat memenuhi surat suara yang kurang kepada KPU RI dan perusahaan percetakan.
3. Bawaslu Kalbar sebut ada 400 lebih surat suara di Kapuas Hulu rusak
Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalbar Faisal Riza menyebutkan, ada sekitar 405 surat suara yang rusak di Kabupaten Kapuas Hulu. Kerusakan surat suara tersebut karena ada tinta atau tanda yang luntur pada bagian surat suara.
“Belum diketahui jumlah pasti surat suara yang rusak. Pada prinsipnya itu pengawasan melekat, misalnya diketahui ada yang sudah selesai di Kapuas Hulu sekitar 405 surat suara yang rusak jadi nanti KPU kabupaten meminta KPU provinsi untuk mengadakan surat suara itu lagi,” ucap Faisal.
Faisal menyebutkan definisi rusak bisa bermacam-macam, namun dalam hal ini dalam sortir lipat sudah ada surat suara yang rusak dari tempat produksinya.
Sebelumnya sejumlah kabupaten di Kalbar terendam banjir dalam beberapa hari. Namun dalam hal ini, kata Faisal gudang KPU di kabupaten masih aman dan tidak terdampak banjir.
“Kita sendiri di Bawaslu sedang melakukan pemerataan TPS rawan, rawan distribusi logistik, mana yang jaraknya jauh, mana yang harus ditempuh dengan air, mana yang masuk hutan dulu, itu sedang dilakukan pengawasan supaya Bawaslu punya data pengawalan lebih melekat,” paparnya.
4. Kepercayaan publik didapat dari semua elemen
Kepercayaan publik didapat dari semua unsur, Budi menyebutkan bukan hanya KPU saja yang dapat memberikan kepercayaan publik, namun juga termasuk kepada partai politik, serta peserta pemilu itu sendiri.
“Kalau bicara kepercayaan publik luas ya, kepercayaan publik juga menuntut tindakan dari peserta pemilu itu sendiri agar berjuang scara adil. Karena kepercayaan publik itu tidak hanya pada penyelenggaraan pemilu yang kredibel, berintegritas, jujur dan adil tapi juga kepercayaan pemilih,” ungkap Budi.
Kerja sama dengan semua pihak sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan publik, hal itu harus dilakukan agar semua masyarakat senang, bergembira dalam menyambut pesta demokrasi ini.
