Banjarmasin, IDN Times - Pembayaran sejumlah pengerjaan proyek di Kota Banjarmasin tahun 2023 belum tuntas. Hal ini diduga karena Keuangan Pemkot Banjarmasin tengah bermasalah. Sejumlah kontraktor menagih pembayaran.
Pengerjaan Infrastruktur di Banjarmasin sendiri terbagi di beberapa SKPD. Paling banyak ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin. Para kontraktor yang proyeknya sudah selesai berharap agar Pemkot Banjarmasin segera melunasi pembayaran.
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudamardiyah mengatakan bahwa fisik proyek infrastruktur yang dikelola pihaknya secara keseluruhan di semua bidang sudah diselesaikan sekitar 95 persen. Sementara realisasi keuangan baru terbayarkan sebesar 47 persen.
Terkait tertundanya pembayaran kepada pihak ketiga itu diakuinya ada sekitar Rp170 miliar. Sedangkan yang sudah dibayarkan Rp107 miliar.
“Kami di sini hanya mengerjakan fisik dan membuat kelengkapan berkas pencairan, namun keuangan diselesaikan BPKPAD. Kami juga berharap ini bisa segera bisa diselesaikan,” katanya.
Suri mengatakan pembayaran yang belum selesai itu di antaranya proyek seperti pembebasan tanah di Sungai Veteran, Sungai Guring dan Sungai Pekapuran. Termasuk juga pembayaran tanah untuk pembangunan Jembatan Mantuil 01.
Salah satu kontraktor yang namanya tidak ingin disebut menyampaikan, bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Pemkot Banjarmasin dalam pengerjaan proyek jalan di Banjarmasin Selatan.
Ia mengaku, Pemkot Banjarmasin belum melunasi pembayaran sekitar 50 persen dari nilai proyeknya. Uang ratusan juta itu tentu sangat dinantikan untuk membayar material dan karyawan yang bekerja.
Ia mengaku bahwa pihaknya juga sudah ditagih-tagih oleh pemilik toko material dan juga karyawan sangat membutuhkan upah. Selain itu, bahwa pihaknya juga sudah menyelesaikan proyek sesuai kontrak yang berlaku.
“Saya harap sisa pembayarannya bisa diselesaikan secepatnya, saya sudah ditagih oleh toko dan pekerja dan terpaksa ngutang,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang telah mengetahui kendala keuangan ini meminta agar para pihak ketiga dan penyelenggara event untuk bisa bersabar. Dikatakannya, saat ini memang ada keterlambatan dari aspek pelaporan maupun transfer dana pusat yang terlambat.
Ibnu memastikan semua akan dibayarkan. Namun, saat ini masih menunggu untuk transfer dana baik itu dari pusat dan juga provinsi. Dirinya pun telah meminta kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BPKPAD, untuk bisa segera mengkonsultasikan hal ini ke Kemendagri.
“Kita minta bersabar, kita juga sudah minta BPKPAD berkonsultasi ke Kemendagri bahkan ke Kemenkeu. Misalkan sisa dana bagi hasil bisa di transfer ke daerah secepatnya, dan bisa dibayarkan dalam pekan ini," jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnoor Ali menyatakan, berdasarkan evaluasi jajaran DPRD Banjarmasin, menurutnya, progres pembangunan di tahun 2023 bahkan lebih parah bila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Contohnya pada tahun 2022, meskipun ada beberapa proyek yang mengalami keterlambatan namun penyelesaiannya tidak pernah melewati tahun berikutnya.
"Di tahun 2022 lalu, saya sebenarnya sudah memberikan peringatan. Jangan sampai hal seperti ini terulang lagi di tahun 2023. Ternyata malah lebih parah dari tahun 2022," katanya.