23 Desa Belum Ada Internet, Pemprov Kaltim Genjot Program Listrik

Menurut Ririn, selama ini Diskominfo Kaltim tetap menghadirkan akses internet di wilayah blank spot dengan memanfaatkan berbagai sumber energi alternatif, seperti generator set (genset), layanan satelit Starlink, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Namun, penggunaan sumber energi tersebut belum mampu menjamin layanan internet beroperasi selama 24 jam.

"Kami tetap memasang jaringan internet meski belum ada listrik PLN. Kendalanya, perangkat harus mengikuti jam operasional genset yang terbatas. Jika listrik PLN tersedia, layanan internet bisa menyala sepanjang hari dan manfaatnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menegaskan pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik melalui Program Listrik Desa (Lisdes).

Hasil sinkronisasi data antara Diskominfo dan Dinas ESDM menunjukkan masih terdapat 23 desa yang belum terlayani internet. Dari jumlah tersebut, 13 desa juga belum memperoleh pasokan listrik dari PLN.

Sebanyak sembilan desa telah masuk dalam anggaran Program Lisdes yang sedang berjalan, sedangkan empat desa lainnya diproyeksikan masuk dalam perencanaan Program Lisdes tahun berikutnya.

Bambang mengakui pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses jalan yang sulit dilalui kendaraan berat hingga proses perizinan karena jaringan listrik harus melintasi kawasan hutan.

Sebagai upaya percepatan, Dinas ESDM Kaltim menetapkan 44 desa sebagai prioritas Program Lisdes.

Adapun sembilan desa yang akan segera dibangun jaringan listriknya meliputi Kampung Long Duhung, Kampung Pulau Miang, Kampung Tanjung Pagar, Kampung Ujoh Halang, Kampung Betung, Kampung Dasaq, Kampung Muara Geloan, Kampung Penawang, dan Kampung Kelompok Baru.

Melalui sinergi ini, Diskominfo dan Dinas ESDM Kaltim berkomitmen menyelaraskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan kelistrikan guna memperluas akses internet di wilayah perdesaan. Integrasi kedua sektor tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan digital sekaligus mempercepat transformasi layanan publik hingga ke pelosok Kalimantan Timur.