395 Ribu Warga dan Pelaku Usaha di Samarinda Disasar Sensus Ekonomi

Dalam proses pendataan, petugas mengumpulkan berbagai informasi, mulai dari data kependudukan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan anggota rumah tangga, hingga kepemilikan usaha di luar jabatan pemerintahan yang dijalankan.

Setelah pendataan tingkat pimpinan daerah selesai, tim sensus langsung bergerak ke lapangan untuk melakukan pendataan dari rumah ke rumah di 10 kecamatan se-Kota Samarinda.

Supriyanto menjelaskan, proses pendataan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selain melakukan wawancara, petugas juga akan mendokumentasikan kondisi rumah warga sebagai bagian dari proses verifikasi dan validasi data.

Menurutnya, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian dan perkembangan usaha di Indonesia secara menyeluruh.

"Hasil sensus ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional," katanya.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengajak masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang akurat kepada petugas.

Ia juga berharap seluruh petugas mampu menjalankan tugas secara profesional sehingga data yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.

"Harapan kami, para petugas BPS dapat menjalankan tugas pendataan secara profesional, akurat, dan sesuai standar yang telah ditetapkan," ujar Andi Harun.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri mengusulkan agar pendataan terhadap ASN dapat dilakukan secara terpusat guna mempermudah kerja petugas di lapangan.

"Jika diperlukan, kami siap mengumpulkan pegawai Pemkot Samarinda di satu lokasi sehingga petugas BPS dapat melakukan pendataan secara lebih efektif tanpa harus mendatangi rumah satu per satu," kata Saefuddin.

Ia menegaskan Pemerintah Kota Samarinda siap berkolaborasi penuh untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi pijakan penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi daerah pada masa mendatang.