Hadapi Penyusutan Anggaran, Andi Harun Pangkas Belanja dan Perkuat PAD
- Wali Kota Samarinda Andi Harun mendorong reformasi fiskal lewat efisiensi belanja dan penguatan PAD agar pelayanan publik tetap terjaga saat kapasitas fiskal daerah menurun.
- Pemkot Samarinda memangkas belanja makan-minum dinas dari sebelumnya Rp98 miliar, mengevaluasi kegiatan seremonial, serta membatasi perjalanan dinas sekitar Rp7 miliar dengan persetujuan wali kota.
- PAD Samarinda kini sekitar Rp1,2 triliun; BUMD didorong mandiri dan menghasilkan keuntungan, sementara pengajuan anggaran pusat harus berbasis data serta kajian ilmiah.
Samarinda, IDN Times - Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pentingnya reformasi fiskal melalui efisiensi anggaran dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah menghadapi menurunnya kapasitas fiskal daerah. Kebijakan tersebut ditempuh untuk memastikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi.
Dalam Dialog Publik Membaca Potret Fiskal Kaltim 2027 yang diselenggarakan IKA PMII Kaltim di Samarinda, Minggu (2/8/2026). Andi Harun mengatakan pemerintah daerah harus berani mengambil langkah strategis di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak bisa memaksakan seluruh program sesuai visi dan misi kepala daerah. Karena itu, belanja yang tidak mendesak harus ditekan dan diprioritaskan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Tidak bisa kita paksakan semua belanja sesuai visi dan misi kepala daerah. Kita harus bisa menekan belanja, terutama yang bisa ditunda," tegas Andi Harun dilaporkan Antara.
1. Kebijakan fiskal diterjemahkan jadi kebijakan berdampak
Ia menilai persoalan fiskal yang kompleks harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Seluruh anggaran yang dikelola pemerintah, kata dia, harus kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang dirasakan warga.
"Saya pastikan berdosa kalau APBD besar, tapi manfaatnya minim bagi masyarakat," ujarnya.
Sebagai bentuk efisiensi, Pemerintah Kota Samarinda memangkas anggaran belanja makan dan minum dinas yang sebelumnya mencapai Rp98 miliar. Berbagai kegiatan seremonial yang dinilai tidak mendesak juga dievaluasi, sementara anggaran perjalanan dinas diperketat hingga hanya sekitar Rp7 miliar dan pengelolaannya dipusatkan di Sekretariat Daerah.
"Kalau ada kepala dinas yang mau melakukan perjalanan dinas, harus atas persetujuan kepala daerah langsung. Ini cara kita melakukan efisiensi ekstrem," katanya.
2. Kebijakan penghematan dilakukan diri sendiri
Andi Harun menegaskan kebijakan penghematan dimulai dari dirinya sendiri. Sejak Januari hingga Agustus 2026, ia mengaku hanya melakukan dua kali perjalanan dinas untuk kepentingan yang benar-benar mendesak. Bahkan, ketika diundang sebagai narasumber di luar daerah, ia memilih menggunakan dana pribadi.
"Sebagai pimpinan, kita harus bisa memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada jajaran," tuturnya.
Selain melakukan efisiensi, Pemkot Samarinda juga memperkuat struktur fiskal melalui peningkatan PAD yang kini berada di kisaran Rp1,2 triliun. Salah satu fokusnya adalah mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu beroperasi secara mandiri dan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
"BUMD tidak boleh lagi menjadi beban yang menyusu pada APBD, melainkan harus menghasilkan keuntungan bagi daerah," katanya.
3. Kontribusi terhadap pendapatan daerah
Ia menyebut hampir seluruh BUMD di Samarinda kini telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Dalam memperjuangkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, Andi Harun meminta seluruh jajaran mengedepankan pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah, bukan sekadar menyampaikan keluhan politik.
"Perjuangan ke pusat harus didasari platform yang jelas. Narasi yang dibawa harus didasari data yang valid sesuai kondisi objektif di lapangan, bukan sekadar narasi politik," tegasnya.
4. Apresiasi dari Anggota DPR RI perwakilan Kaltim
Gagasan tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI, Syafruddin. Ia mengatakan aspirasi terkait kepentingan fiskal daerah terus diperjuangkan di Jakarta, termasuk melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Keuangan.
Meski memahami tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dalam pengelolaan APBN, Syafruddin menilai langkah mitigasi fiskal yang diterapkan Pemerintah Kota Samarinda layak menjadi contoh bagi daerah lain.
"Kinerja Wali Kota Samarinda patut diapresiasi. Para kepala daerah di Kalimantan Timur bisa belajar dari apa yang dilakukan Wali Kota Samarinda saat ini," ujarnya.
Dialog yang dimoderatori Muhammad Khaidir tersebut turut menghadirkan akademisi Universitas Mulawarman Saipul Bahtiar, Anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur Sudarno, aktivis PMII, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan.
