9.148 Titik Panas Terpantau di Kaltim, BNPB Siap Antisipasi Karhutla

03 Agu 2024, 06:00 WIB

Pemprov Kalbar akan cari solusi penanggulangan karhutla. (IDN Times/adpim).

Balikpapan, IDN Times - Sepanjang Januari hingga Juli 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat adanya 9.148 titik panas di Kalimantan Timur (Kaltim), menjadikannya salah satu wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam upaya antisipasi, Pemerintah Provinsi Kaltim mengadakan rapat koordinasi dengan BNPB dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Balikpapan, membahas langkah-langkah pencegahan karhutla. BNPB juga menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp350 juta beserta dukungan logistik dan peralatan.

1. Kewaspadaan menghadapi kemarau

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Kepala BNPB Letjen Suharyanto menekankan pentingnya antisipasi menjelang musim kemarau dengan langkah-langkah terukur. "Ada dua agenda utama untuk meningkatkan kesiapan menghadapi musim kemarau," ujarnya.

Meskipun Kaltim bukan prioritas utama BNPB, peningkatan frekuensi dan luasnya karhutla dalam tiga tahun terakhir perlu mendapatkan perhatian. Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan titik panas terbanyak, masing-masing 4.643 dan 2.630 titik.

2. Persiapan sarana dan prasarana

Pemprov Kalbar akan cari solusi penanggulangan karhutla. (IDN Times/adpim).

Suharyanto menyebutkan bahwa Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan adalah prioritas BNPB, namun Kaltim tetap harus waspada. "Jangan sampai kebakaran terjadi baru kita tergopoh-gopoh," tambahnya.

BNPB siap menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mencegah karhutla di Kaltim, termasuk evaluasi terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan.

3. Kolaborasi Kaltim dan OIKN

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat adanya 9.148 titik panas di Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (2/8/2024). (IDN Times/Hilmansyah)

Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik berharap rapat ini menghasilkan langkah strategis yang melibatkan Pemprov Kaltim dan OIKN. "Kami mengharapkan arahan dari BNPB dan ingin membangun kolaborasi dengan OIKN," katanya.

Di Kaltim, ancaman bencana lebih berkaitan dengan lahan kritis, banjir, dan karhutla dibanding gempa bumi atau letusan gunung berapi. Akmal juga menekankan pentingnya kesiapan peralatan dasar untuk menghadapi karhutla, dan BNPB berkomitmen mengatasi kekurangan yang ada.

Letjen Suharyanto dan Akmal Malik menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) dan dukungan logistik kepada BPBD Pemprov Kaltim sebagai bagian dari langkah antisipasi karhutla.