Buntut Konflik dengan Mahasiswa, Ajudan Gubernur Kaltim Minta Maaf
- Ajudan Gubernur Kaltim Brigadir Pol Asky Risal Toding meminta maaf atas sikap provokatif dan intimidatif kepada aktivis GMNI saat aksi terkait penanganan karhutla.
- Insiden terjadi ketika kader GMNI merekam kedatangan Gubernur Rudy Mas'ud usai demonstrasi; situasi memanas hingga muncul dugaan intimidasi dan kontak fisik, lalu videonya viral.
- GMNI Kaltim mendesak penyelidikan tegas dan transparan, sementara Polda Kaltim berkoordinasi dengan satuan asal serta Propam untuk mendalami dugaan pelanggaran etik.
Balikpapan, IDN Times - Ajudan Gubernur Kalimantan Timur, Brigadir Pol Asky Risal Toding akhirnya secara terbuka meminta maaf ke publik, Selasa (20/10/2026). Lewat video singkat, personel Satbrimob Polda Kalimantan Utara sekaligus ajudan Gubernur Rudy Mas'ud ini menyesalkan sikap profokatif dan intimidatif kepada aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Massa mahasiswa mendemo Kantor Gubernur Kaltim atas lambatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Saya mengakui kesalahan dan menyampaikan penyesalan atas tindakannya yang dinilai mencoreng nama baik institusi. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat, institusi Polri, serta pihak-pihak yang merasa dirugikan," paparnya, Rabu (21/10/2026).
1. Kronologis kejadian antara Ajudan Gubernur Kaltim dan mahasiswa
Brigadir Satu ART sekaligus ajudan Gubernur Kaltim yang memprovokasi mahasiswa GMNI, Senin (19/10/2026). Foto istimewa Insiden tersebut dilaporkan terjadi di sekitar Masjid Nurul Mu’minin saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tiba di lokasi setelah aksi unjuk rasa pada Senin (19/10/2026).
Ketegangan disebut bermula ketika sejumlah kader GMNI merekam kedatangan gubernur. Situasi kemudian memanas hingga terjadi dugaan intimidasi dan kontak fisik yang melibatkan pengawal gubernur.
Video keributan antara ajudan Gubernur dan mahasiswa ini pun viral di media sosial.
2. GMNI Kaltim mengecam arogansi aparat ini
Ratusan mahasiswa di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang digagas oleh DPR RI, Jumat (23/8/2024). Foto GMNI Balikpapan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Kaltim mengecam dugaan tindakan tersebut dan mendesak kepolisian mengusut kasus itu secara tegas serta transparan.
Sekretaris Bidang Agitasi dan Propaganda DPD GMNI Kaltim, Novryan, mengatakan para kader mendatangi Kantor Gubernur Kaltim pada Senin sore untuk menuntut transparansi penanganan karhutla.
Ia menyayangkan dugaan tindakan represif terhadap mahasiswa yang, menurutnya, telah bersiap membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi.
“Tindakan arogan dan main fisik yang dilakukan oleh ajudan gubernur terhadap kader kami adalah perilaku buruk yang mencederai demokrasi sekaligus melukai rasa keadilan publik,” tegas Novryan dalam pernyataan resminya.
3. Pelaku terancam dengan hukuman etik dari Polri
Kabid Humas Polda Kaltim Komisaris Besar Pol Tedy Sopandi, Minggu (26/7/2026). Foto istimewa Sebelumnya, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Tedy Sopandi menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan satuan asal personel yang bersangkutan dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk mendalami insiden tersebut.
Tedy menegaskan, perilaku arogan anggota Polri bertentangan dengan arahan pimpinan yang mengutamakan sikap humanis dan profesional dalam menjalankan tugas.
Sementara itu, DPD GMNI Kaltim memastikan akan terus mengawal proses penanganan kasus tersebut hingga tuntas. GMNI berharap dugaan pelanggaran oleh aparat dapat ditangani secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
