AMSI Kaltim Berdialog dengan Media Daring Bahas Rapergub 2025

Dalam kesempatan tersebut, Fauzi menjelaskan bahwa dialog ini bertujuan untuk mendiskusikan implikasi Rapergub Kaltim terhadap kebebasan pers dan keberlanjutan usaha media daring di Kaltim.

"Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak menghambat kinerja media dan independensi jurnalis," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam diskusi ini meliputi transparansi dalam pembahasan Rapergub Kaltim, pasal yang menghambat bisnis media daring, dan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan aturan tersebut.

Dialog ini diakhiri dengan pembahasan antara Ketua AMSI Kaltim Ahmad Yani dan para pengusaha media, yang menekankan agar Rapergub Kaltim tidak menghambat perkembangan usaha media daring di Bumi Mulawarman.

Yani memastikan bahwa pembahasan Rapergub Kaltim telah melibatkan asosiasi perusahaan dan sejumlah organisasi profesi wartawan di Kaltim. "Kita juga terlibat aktif dalam pembahasan Rapergub ini. Ada beberapa hal yang kita tolak, sehingga kita yakini tidak akan dimasukkan dalam Rapergub Kaltim ini," ungkapnya.

Dia pun meyakinkan para pengusaha media daring agar tetap menjalankan usaha mereka sesuai mekanisme yang berlaku sembari meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka, khususnya kompetensi wartawan. "Tetap saja berjalan seperti biasa. Insya Allah tidak akan ada hambatan bagi pengusaha media meskipun rapergub ini nanti disahkan," imbuhnya.