APBD Perubahan PPU 2023 Berpotensi Mencapai Rp 2,1 Triliun
Penajam, IDN Times - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2023 berpotensi naik menjadi Rp2 triliun dibandingkan APBD murni, karena akan ada tambahan pendapatan anggaran. Salah satunya yaitu pendapatan tambahan berasal dari dana penurunan emisi karbon sebanyak Rp3 miliar, selebihnya dari sumber pendapatan lainnya.
"APBD murni tahun 2023 di PPU tercatat sebanyak Rp1,9 triliun, namun dengan adanya potensi penambahan, maka bisa mencapai hingga Rp2 triliun," ujar Sekretaris Kabupaten PPU, Tohar, kepada IDN Times, Rabu (28/6/2023) di Penajam.
1. Pembahasan APBD Perubahan bulan depan
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara rencananya akan mulai melaksanakan pembahasan APBD Perubahan di bulan depan Juli ini, sesuai dengan yang dijadwalkan.
"Dalam APBD Perubahan, tidak ada program prioritas terutama program fisik," sebutnya.
Namun, sambungnya, APBD Perubahan nantinya hanya berfokus pada penyempurnaan program-program yang telah berjalan di APBD murni tahun ini. Selebihnya dilakukan hanya pada belanja-belanja untuk kepentingan operasional pemerintahan PPU.
2. Tidak ada program prioritas di APBD Perubahan
Dia menyebutkan tak ada program prioritas pada APBD Perubahan itu. Meski demikian, pihaknya akan memaksimalkan dan menyempurnakan program yang sedang berjalan.
"Tidak ada program prioritas di APBD Perubahan nanti, tetapi hanya digunakan untuk penyempurnaan kegiatan yang telah diagendakan di APBD murni yang kita sesuaikan," tegasnya.
Tohar menerangkan, alasan program bersifat fisik tidak masuk dalam kegiatan di APBD Perubahan, karena waktunya terbilang singkat. Sehingga dikhawatirkan pengerjaan belum rampung hingga akhir tahun anggaran tahun 2023.
"Program fisik sulit ditaruh di perubahan karena waktu pekerjaan menjadi perhatian kami, jangan sampai limit waktunya tidak tercapai," kata Tohar.
3. Penyerapan anggaran APBD murni rendah
Terpisah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir membeberkan serapan APBD murni PPU di pertengahan tahun 2023 ini masih rendah. Baru mencapai lebih kurang 30 persen.
"Kami akui serapan belanja modal yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, masih rendah," imbuh Muhajir.
Ia menerangkan, anggaran yang telah terserap sejumlah 30 itu, terdiri dari pengerjaan proyek fisik tengah berjalan, antara lain, pembangunan kantor BKAD dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan lainnya, tetapi memang belum signifikan.
4. Kontraktor belum tagih uang muka
"Serapan rendah karena penagihan uang muka yang seharusnya dilakukan oleh kontraktor pelaksana proyek ternyata belum mereka lakukan," beber Muhajir.
Biasanya, lanjutnya, para kontraktor itu baru menyampaikan penagihan anggaran proyek, ketika pekerjaan sudah berjalan 50 persen. Selain itu masih banyak proyek-proyek belum masuk tahapan tender atau lelang, sehingga ikut berdampak pada penyerapan anggaran di APBD murni tahun ini.
Dibeberkannya, sedangkan untuk anggaran belanja pegawai, pengadaan dan operasional di pertengahan tahun ini telah maksimal karena ada dapat menyerap hingga 40 persen.
"Kan besaran APBD PPU mencapai Rp1,946 triliun, tetapi baru 30 persen yang terserap, itu disebabkan karena belanja modal rendah,” pungkasnya.
