ASN dan THL di PPU Diminta Komitmen Netral pada Pemilu 2024

Menurutnya, ASN sebagai pejabat pemerintahan yang strategis juga memiliki simpul-simpul massa. Oleh karena itu, ASN rawan dimanfaatkan oleh kontestan pemilu untuk ikut berkampanye. Oleh karena itu ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk apapun kepada kepentingan lain selain kepentingan bangsa dan negara. 

“Bukan hanya ASN, tetapi THL juga tidak boleh, sepanjang yang bersangkutan masih digaji oleh negara,” tukasnya di hadapan seluruh ASN di lingkungan pemkab PPU baik secara langsung maupun zoom meeting.

Ditambahkan Makmur Marbun bahwa pesta demokrasi yang akan diselenggarakan tahun 2024 mendatang merupakan proses demokrasi tertinggi di negara. Karena dengan kemajemukan suku, bangsa, dan agama, negara bisa menyelenggarakan pesta demokrasi dengan baik.  

Pemilu mendatang tambah dia, diharapkan berlangsung secara damai dengan harapan hasil dari hajatan berdemokrasi ini mampu meningkatkan ikatan solidaritas sosial seluruh warga negara Indonesia apa pun pilihan politiknya.

Berkaitan dengan pemilu sambung dia, tentu ada ketentuan yang menjadi acuan ASN, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam Undang-Undang ini setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

“Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ASN menjelang pemilu 2024 mendatang adalah pertama bebas konflik kepentingan, bebas intervensi, adil, objektif, bebas pengaruh, dan tidak memihak,” bebernya. 

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Otok Kuswandaru saat menjadi pemateri, mengimbau agar ASN agar berhati-hati di tahun politik saat ini.

Karena menurutnya banyak hal-hal yang dapat menyebabkan ASN terlibat dalam politik praktis. ASN harus bisa melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai aparatur negara di antaranya terkait kebijakan publik, pelayanan publik  serta ASN sebagai pemersatu bangsa.

"Jadi ketika kita menentukan pilihan sebagai ASN, maka akses netralitas itu dimulai pada diri kita sebagai ASN. Oleh karenanya sekali lagi  hati-hati,” pungkasnya.