ASN Kaltim Diminta Gaspol Kinerja di Tengah Tekanan Efisiensi Anggaran
Samarinda, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim tetap disiplin, meningkatkan kinerja, serta memperkuat tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Memasuki tahun 2026, ia menegaskan seluruh jajaran pemerintah dituntut bekerja lebih fokus dengan tetap menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
“Tahun 2026 ini, kita dituntut bekerja lebih fokus dengan tetap melaksanakan kebijakan efisiensi,” ujar Rudy dalam akun IG Pemprov Kaltim.
1. Kualitas pelayanan publik tetap dijaga
Meski demikian, Rudy menekankan kebijakan efisiensi tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, efisiensi harus menjadi pemicu bagi aparatur untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan program dan kegiatan.
“Dengan adanya efisiensi ini, kita harus lebih aktif dan kreatif dalam mengoptimalkan seluruh agenda pekerjaan, terutama penyerapan anggaran. Jangan lagi ada penundaan dalam melaksanakan kegiatan dan program,” tegasnya.
2. Kualitas pekerjaan harus tetap dijaga
Ia juga mengingatkan agar efisiensi tidak berdampak pada penurunan kualitas pekerjaan. Aparatur diminta tetap produktif guna mencapai target yang telah ditetapkan.
Selain itu, Rudy menilai penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam mendorong pembangunan daerah. Peningkatan konektivitas antarwilayah, baik kabupaten/kota maupun antarprovinsi di Kalimantan, juga menjadi prioritas.
“Bagaimana semuanya bisa terkoneksi lebih cepat dan lebih baik, itu menjadi hal penting yang harus kita wujudkan bersama,” ujarnya.
3. Pelayanan publik yang cepat dan tepat
Rudy turut meminta seluruh aparat daerah terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan tepat. Ia menekankan pentingnya transparansi serta sikap responsif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di sisi lain, ia mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai disrupsi informasi di era digital. Aparatur diminta aktif menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks yang berpotensi meresahkan masyarakat.
