Bawaslu Balikpapan Temukan Dugaan Pelanggaran PPDP

06 Agu 2020, 16:57 WIB

Muhammad Haikal

News

Channel

Add as Preferred source

Bawaslu Balikpapan Temukan Dugaan Pelanggaran PPDP

Mural bertema pemilihan umum. ANTARA FOTO/Fauzan

Balikpapan, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada serentak tahun 2020.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Balikpapan, Wamustofa Hamzah mengatakan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu bersama dengan jajarannya di lapangan pada tahapan pemutakhiran data pemilih, menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

"Sekira tanggal 27 Juli 2020, Panwaslu Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat menemukan dugaan pelanggaran adanya PPDP yang bertugas tanpa legalitas," katanya ketika diwawancarai wartawan, Kamis (6/8/2020).

1. Diduga bertugas tanpa legalitas

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Balikpapan, Wamustofa Hamzah. IDN Times/Istimewa

Menurutnya, hasil temuan tersebut telah dipelajari dan dikaji di masing-masing Panwaslu Kecamatan dan telah menghasilkan kesimpulan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPDP. Sebagaimana aturan KPU yang menyebutkan bahwa PPDP diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU.

Atas kesimpulan tersebut, Panwaslu kecamatan mendaftarkan perkara dan menaikkan status hasil pengawasan menjadi temuan. Setelah temuan tersebut didaftar, maka pengawas kemudian melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang tata cara penanganan pelanggaran.

Dari hasil klarifikasi kepada para pihak yang terkait dengan temuan, menghasilkan kesimpulan bahwa peristiwa yang terjadi di Balikpapan Barat terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi.

"PPDP yang diangkat oleh KPU sejak tanggal 19 Juli 2020 tapi sudah melakukan coklit di tanggal 18 Juli 2020, sehingga Panwaslu kecamatan memberikan rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

2. Satu pelanggaran tidak terbukti

Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Sedangkan yang terjadi di Balikpapan Utara, PPDP yang diduga tidak memiliki legalitas, dalam hasil klarifikasi pihak-pihak yang terkait, menghasilkan kesimpulan bahwa PPDP tersebut telah diangkat oleh KPU berdasarkan Surat Keputusan KPU dan dugaan pelanggaran tidak terbukti.

“Asas hukum Presumption of innocent atau asas praduga tak bersalah tetap menjadi landasan Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilihan sehingga setiap dugaan pelanggaran tidak selalu berujung dengan rekomendasi. Artinya, tidak semua dugaan pelanggaran itu benar-benar melanggar, tergantung dari hasil klarifikasi dan bukti-bukti yang dihasilkan dari proses pelanggaran,” tegasnya.

3. Bawaslu surati KPU terkait temuan dugaan pelanggaran

Ilustrasi. Kegiatan coklit di Kepulauan Sangkarrang Makassar, Selasa (28/7/2020). KPU Makassar

Wamustofa menambahkan, dari hasil penanganan pelanggaran, ada hal yang akan ditelusuri oleh Bawaslu. Yakni terdapat 1 Surat Keputusan KPU tapi memuat nama-nama yang berbeda, hal ini menjadi fokus Bawaslu selanjutnya untuk ditelusuri.

"Kami surati KPU untuk meminta klarifikasi terkait temuan tersebut," jelasnya.