BPK Periksa Keuangan Samarinda, OPD Wajib Siap dan Transparan

07 Apr 2026, 02:00 WIB

ilustrasi internal auditor (pexels.com/ Anna Shvets)

Samarinda, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjalani pemeriksaan audit terinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera menyiapkan dokumen serta memberikan respons cepat terhadap kebutuhan tim auditor guna memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Santi, saat menghadiri entry meeting pemeriksaan di Ruang Integritas Inspektorat Kota Samarinda, Senin (6/4/2026).

1. Proses audit berlangsung 35 hari

Sekda Kota Samarinda, Neneng Chamalia bersama BPK RI Perwakilan Kaltim saat menggelar rapat, Senin (6/4/2026). Foto istimewa

Neneng menjelaskan, pemeriksaan terinci ini dijadwalkan berlangsung selama 35 hari, mulai 6 April hingga 10 Mei 2026. Sementara exit meeting akan digelar pada 11 Mei 2026 sebagai penutup rangkaian audit.

“Pemeriksaan ini akan berlangsung selama 35 hari. Saya meminta seluruh OPD memberikan respons cepat terhadap setiap permintaan dokumen maupun klarifikasi dari tim BPK,” ujar Neneng dalam keterangan tertulis.

2. Menjaga kualitas laporan keuangan daerah

Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti, Jumat (3/4/2026). Foto istimewa

Ia menegaskan, kecepatan, ketepatan, dan kelengkapan data menjadi kunci utama dalam mendukung kelancaran proses audit sekaligus menjaga kualitas laporan keuangan daerah.

“Kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada kesiapan data dari masing-masing perangkat daerah. Karena itu, koordinasi harus terus diperkuat, baik melalui Inspektorat, BPKAD, maupun Sekretariat Daerah,” jelasnya.

3. Pencapaian hasil WTP audit Pemkot Samarinda

ilustrasi shio Tikus perlu mengaudit aset yang dimiliki (pexels.com/Mikhail Nilov)

Lebih lanjut, Neneng menyampaikan Pemkot Samarinda menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ia optimistis target tersebut dapat dicapai jika seluruh OPD bekerja secara disiplin, transparan, dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja maksimal. Dengan komitmen bersama, kita optimistis dapat kembali mempertahankan opini WTP,” tutupnya.