- Paslon nomor urut 1: Sutarmidji-Didi
- Paslon nomor urut 2: Norsan-Krisantus
- Paslon nomor urut 3: Muda-Jakius
Debat Pilgub Kalbar Didominasi Pembahasan Layanan BPJS Kesehatan
Pontianak, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Debat Publik Perdana bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2024 di Qubu Resort, pada Rabu (23/10/2024) malam.
Debat ini diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon), yakni:
Ketiga paslon tersebut sebelumnya telah memaparkan visi dan misi mereka terkait pembangunan di Kalbar.
1. Norsan-Krisantus akan benahi RSUD di Kabupaten
Pada segmen pertama debat, para kandidat diminta untuk membahas permasalahan terkait layanan BPJS Kesehatan di Kalbar yang dinilai belum merata. Paslon Norsan-Krisantus mendapat giliran pertama untuk menjawab pertanyaan mengenai hal ini.
Norsan menjelaskan bahwa pihaknya akan memberikan stimulan dari provinsi untuk menggratiskan layanan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu.
"Ke depan, kami akan bekerja sama dengan pemerintah kota/kabupaten untuk memberikan stimulan dari provinsi, sehingga masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan BPJS Kesehatan secara gratis," ujar Norsan.
Sementara itu, Krisantus menambahkan bahwa mereka akan memperkuat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di setiap kabupaten/kota agar tidak terjadi penumpukan pasien di RSUD rujukan di Pontianak. Ia juga berkomitmen untuk memastikan tidak ada pasien yang ditolak di rumah sakit atau puskesmas.
"Kami akan memperkuat RS di kabupaten, sehingga tidak ada lagi penumpukan di RSUD Soedarso Pontianak. Jika RS di kabupaten sudah baik, masyarakat tidak perlu dirujuk ke Pontianak," tegas Krisantus.
2. Sutarmidji paparkan permasalahan pada BPJS Kesehatan
Sutarmidji, paslon nomor urut 1, juga menyoroti masalah BPJS Kesehatan yang sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian data. Menurutnya, pemerintah daerah telah mengusulkan bantuan BPJS untuk warga kurang mampu, tetapi sering kali data yang diajukan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
"BPJS memang menjadi masalah. Saya melihat ada modus yang mungkin dilakukan oleh pengelola BPJS. Pemda sudah mengusulkan dengan nama dan alamat yang jelas untuk warga kurang mampu, tetapi ternyata banyak data yang tidak sesuai," ujar Sutarmidji.
Ia juga menekankan bahwa tidak perlu ada pendataan ulang. Selama warga terbukti tidak mampu, pemerintah akan menanggung biaya preminya.
3. Muda sebut harus prioritaskan manajemen RS dan puskesmas
Paslon nomor urut 3, Muda-Jakius, berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan jaminan kesehatan yang belum merata di Kalbar. Mereka menargetkan minimal 98 persen warga Kalbar akan terjamin kesehatannya dengan memperbaiki manajemen rumah sakit dan puskesmas yang tidak berbayar.
"Kami berkomitmen untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta. Totalitas untuk seluruh kabupaten/kota di Kalbar harus tercapai. Ini langkah penting menuju Indonesia Emas," ungkap Muda.
