Disorot Usai Demo Karhutla, Ajudan Gubernur Kaltim Terancam Sanksi Disiplin

ART menjadi sorotan setelah terlibat gesekan dengan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang menggelar demonstrasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/10/2026).

Dalam video yang beredar di media sosial, ART terlihat berhadapan dengan mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Rudy Mas’ud. Ia tampak melakukan gerakan tubuh yang dinilai provokatif hingga memicu sorotan publik.

Tedy menegaskan, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara profesional dan proporsional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sebagai tindak lanjut, penggantian personel dari tugas pengawalan juga disarankan. Adapun kemungkinan sanksi disiplin akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

“Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, tentu Bidpropam Polda Kaltara akan menindaklanjuti sesuai aturan. Penanganan harus dilakukan secara objektif, sehingga setiap keputusan didasarkan pada fakta dan hasil pemeriksaan,” jelasnya.

Tedy mengingatkan bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga sikap, perilaku, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, termasuk saat melakukan pengamanan maupun pengawalan pejabat.

Ia menyebut, anggota kepolisian harus mengedepankan sikap humanis, menghormati masyarakat, serta memberikan pelayanan secara profesional dan berkeadilan sesuai arahan Kapolri.

Menurutnya, kewenangan yang dimiliki anggota Polri merupakan amanah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, bukan untuk menunjukkan sikap arogan.

Karena itu, setiap perilaku personel yang bertentangan dengan prinsip tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Polda Kaltim juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap personel guna memastikan pelaksanaan tugas kepolisian sesuai dengan standar profesionalisme dan etika Polri.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan secara objektif. Perkembangan penanganan kasus akan disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan informasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.