DPRD Soroti Pertanggungjawaban APBD 2025, Ini Respons Wagub Kaltim

Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi DPRD Kaltim secara bergantian menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pandangan umum disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Fadly Imawan, Fraksi Partai Gerindra oleh Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Fraksi PDI Perjuangan oleh Didik Agung Eko Wahono, Fraksi PKB oleh Sulasih, Fraksi PAN-NasDem oleh Abdul Giaz, Fraksi PKS oleh Subandi, serta Fraksi Demokrat-PPP oleh Agus Aras.

Menanggapi hal tersebut, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, masukan, dan saran yang diberikan DPRD Kaltim sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan.

Menurutnya, pandangan umum fraksi-fraksi merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan akuntabel.

"Berbagai pandangan, saran, hingga kritik konstruktif yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan peraturan daerah maupun kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Seno Aji dalam akun IG Pemprov Kaltim.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menyampaikan jawaban resmi gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut pada agenda rapat paripurna DPRD Kaltim berikutnya.