Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Ini Analisis dari Akademisi

29 Jan 2021, 19:45 WIB

(Para tersangka OTT Bupati Kutai Timur dipajang oleh KPK saat jumpa pers) ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Samarinda, IDN Times - Kasus korupsi hingga kini belum tuntas di Indonesia. Aksi penyelewengan duit negara itu tetap terjadi. Fakta tersebut tergambar dari indeks persepsi korupsi (Corruption Perceptions Index) 2019-2020. Selama setahun skor CPI di negara ini alami degradasi.

“Skor CPI Indonesia pada 2020 adalah 37 poin. Berada di rangking 102 dari 180 negara. Atau menurun tiga poin dari tahun sebelumnya. Posisi Indonesia sama dengan Gambia,” terang Herdiansyah Hamzah, Akademisi dari Universitas Mulawarman saat dikonfirmasi pada Jumat (29/1/2021) sore.

1. Selain peringkat indeks persepsi korupsi yang merosot, kualitas demokrasi juga ikut menurun

Herdiansyah Hamzah, Dosen Universitas Mulawarman Samarinda (Dok. IDN Times/istimewa)

Informasi dihimpun IDN Times, penelitian mengenai indeks korupsi ini dilakukan oleh Transparency International (TI). Lembaga swadaya masyarakat tersebut berdiri 1993 di Jerman. Dua tahun kemudian tepatnya 1995, CPI perdana pun terbit. Dan hingga kini publikasi tahunan terus dilanjutkan. Dalam CPI tersebut ada 180 negara ikut dalam penilaian, termasuk Indonesia. Pada 2019 skor Indonesia 40 poin dengan posisi 85 dari 180 negara. Namun setahun kemudian posisi tersebut berubah. Peringkat Indonesia merosot ke posisi 102. Kata Herdiansyah, penurunan tersebut bukanlah hal mengejutkan.

“Laporan TI itu juga menyebut indikator politik dan demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Artinya, kualitas politik elektoral kita, yakni pemilu nasional maupun lokal masih banyak alami masalah,” imbuh Castro, sapaan karibnya.

2. Mahalnya ongkos politik memantik praktik korupsi tak berujung

Ilustrasi suap dan korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)

Dia menerangkan, deteriorasi ini dipicu oleh mahalnya ongkos politik. Kondisi tersebut memantik praktik korupsi tanpa ujung. Hal serupa juga terjadi sektor investasi dan ekonomi yang mengalami stagnasi. Perizinan birokratis yang berbelit-belit, termasuk juga biaya-biaya siluman yang kerap dihadapi oleh para investor. Lebih karib disebut sebagai duit peluncur.

“Faktor-faktor inilah yang berkontribusi dengan penurunan CPI itu. Jadi soal ekonomi bukan hanya semata-mata soal pandemik COVID-19 yang dihadapi pada 2020 kemarin (persoalan korupsi juga demikian),” imbuh ketua Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Fakultas Hukum Unmul ini.

3. Persoalan korupsi di Kaltim cenderung alami peningkatan

(Ilustrasi pegawai KPK tolak revisi UU KPK) ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Dia juga menambahkan, selain hal tersebut, persoalan lain yang dihadapi adalah situasi pemberantasan korupsi yang juga mandek setelah revisi UU KPK. Sehingga bila ada yang penasaran masalah korupsi di negara ini tak pernah selesai atau alasan di balik skor CPI menurun bisa langsung ditanyakan kepada politisi. Pasalnya mereka juga turut bertanggungjawab terhadap penurunan CPI Indonesia ini.

Lalu bagaimana dengan kondisi masalah korupsi di Kaltim?

“Di kaltim, situasinya saya pikir kurang lebih sama dengan situasi pemberantasan korupsi secara nasional. Apalagi secara kasat mata, kasus-kasus korupsi di Kaltim tidak kunjung mereda dan cenderung meningkat. Baik itu yang dilakukan KPK lewat OTT maupun diungkap oleh aparat penegak hukum lainnya,” pungkasnya.