Jatamnas: Pemindahan Ibu Kota Negara, Jadi Pintu Masuk Mafia Lahan
Samarinda, IDN Times - Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto digadang-gadang menjadi calon ibu kota negara baru. Dengan segala keunggulannya, Tahura Bukit Soeharto bakal menjadi primadona baru.
Persoalannya, Tahura Bukit Soeharto itu merupakan bagian dari kawasan konservasi sesuai UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
"Dengan demikian, lingkungannya harus dijaga," ucap Merah Johansyah, koordinator Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatamnas).
1. Pemindahan ibu kota bertalian dengan penguasaan lahan
Pembangunan ibu kota disebut bakal dimulai dari sisi timur Bukit Soeharto. Dan kawasan itu berdekatan dengan Samboja kemudian sisi barat berdampingan dengan Penajam Paser Utara (PPU).
Mengenai itu, Merah menyebut, dampaknya pasti bertalian dengan penguasaan lahan di sekitarnya, walaupun membangun sarana dan prasarana di sisi barat.
"Yang dimainkan mafia lahan dan tambang kan spekulasinya," ujarnya.
Dia mengatakan, keadaan Benua Etam saat ini sedang tak baik. Tengok saja lapisan masalah yang dihadapi, mulai pertumbuhan ekonomi yang macet, banjir, kerusakan alam akibat tambang dan sawit.
"Kok mau ditambah lagi dengan pemindahan ibu kota yang selalu beriringan dengan penguasaan lahan. Ini justru jadi pintu masuk mafia (lahan)," jelasnya.
2. Jatamnas minta gubernur tanyai warga sebelum pindah ibu kota ke Kaltim
Kata Merah, jika Isran Noor gubernurnya rakyat Kaltim, buat dulu referendum kemudian tanya warganya mau atau tidak dijadikan ibu kota. Tak hanya itu, pelajari dan kaji dulu dampaknya.
"Bila jadi ibu kota harus siap dengan risiko lingkungan hidup, risiko sosial dan dampak sosial yang harus ditanggung warga nantinya," pungkasnya.
