Kasus Tambang Kukar Masuki Babak Baru, Pembela: Dakwaan Jaksa Keliru

Di sisi lain, tim kuasa hukum salah satu terdakwa, GT, menyatakan keberatan atas dakwaan yang diajukan jaksa. Melalui nota keberatan (eksepsi) yang dibacakan dalam sidang, kuasa hukum GT, Sabri Noor Herman, menilai penetapan kliennya sebagai tersangka hingga terdakwa tidak tepat.

Menurut Sabri, perkara tersebut tidak semata-mata merupakan tindak pidana korupsi, melainkan berawal dari kebijakan dan keputusan administrasi pemerintahan di bidang pertambangan dan pertanahan.

Ia menjelaskan, selama menjalankan kegiatan usaha, perusahaan beroperasi berdasarkan izin yang diterbitkan pemerintah, memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sesuai ketentuan, serta tidak pernah dikenai sanksi administratif, pencabutan, maupun pembatalan izin.

"Seluruh perizinan tersebut tetap berlaku, tidak pernah dicabut, tidak pernah dibatalkan, tidak pernah dikenakan sanksi, dan kegiatan tidak pernah dihentikan. Ini adalah fakta hukum yang tidak bisa diabaikan," kata Sabri dalam persidangan dilaporkan Antara.

Sabri mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk menjerat kliennya. Menurutnya, seseorang tidak semestinya dipidana karena menjalankan kegiatan berdasarkan izin resmi yang diterbitkan negara. Ia juga menilai persoalan tumpang tindih wilayah akibat kebijakan administrasi tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa penyelesaian aspek hukum administrasinya terlebih dahulu.

Tim pembela menegaskan akan membuktikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan dilakukan secara terbuka, dilaporkan kepada instansi terkait, diawasi oleh pemerintah, serta disertai pemenuhan kewajiban keuangan kepada negara selama bertahun-tahun.

Menurut pihak pembela, sengketa yang terjadi lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi, bukan langsung dibawa ke ranah pidana.

Dalam eksepsinya, tim kuasa hukum juga mempersoalkan sejumlah unsur dakwaan, mulai dari legalitas perizinan, kewenangan pejabat penerbit izin, hubungan antara wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan kawasan HPL, sistem pertanggungjawaban korporasi, unsur niat jahat (mens rea), hingga perhitungan kerugian negara yang dinilai harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum.