Kena Gugatan Bawahan, Camat Babulu di PPU Mengaku Tak Gentar

Pitono menerangkan, langkah yang dilakukan Bagian Hukum Setkab PPU sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara  di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

“Landasan hukum atau sebagai dasarnya adalah Permendagri Nomor 12. Tahun 2014, sehingga kami telah diberi kuasa untuk menghadapi gugatan Sekdes tersebut,” terangnya. 

Camat Babulu menyerahkan kuasanya kepada Bagian Hukum Pemkab PPU sedangkan Kepala Desa Gunung Intan menunjuk Kejaksaan Negeri PPU sebagai kuasa hukumnya.

Pihaknya juga telah siap untuk melakukan mediasi yang bakal digelar pada Kamis 16 Maret 2023 depan, di mana pihaknya tetap pada proses sebagaimana yang dimaksud dalam materi gugatan. 

“Dan kami tetap menyatakan aturan main  yang harus kami utamakan. Kami siap menghadapi gugatannya dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” tegas Pitono.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, maka pihaknya punya kewajiban dan hak untuk melaksanakan rekonvensi atau gugatan balik. Kini sedang dirumuskan termasuk juga nilai  rekonvensi yang diajukan.

“Jadi ini terlepas dari posita petitum yang sudah kami terima, maka positanya menjadi dasar kami ajukan gugatan balik,” sebutnya.

Meskipun demikian, pihaknya tetap membuka ruang mediasi dengan penggugat dengan konteks kedua belah pihak melakukan kesepakatan bersama.  Sebab mediasi tidak mungkin timpang sebelah.

“Masa kita didesak mengikuti aturan main yang diinginkan penggugat saja, mereka juga harus ikuti aturan main yang kami inginkan. Sementara bentuk penawarannya tunggu di dalam mediasi nanti. Tapi kalau penggugat mau langsung mediasi langsung ke camat atau kades silakan saja,” ungkap Pitono. 

Terkait dengan materi gugatan berupa penerapan Perbup Nomor 15 tahun 2022, ia menegaskan, tidak ada yang salah atau cacat aturan. Perbup itu masih berlaku belum ada pembatalan yang hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

“Menurut saya konteks perbuatan melawan hukum yang disampaikan penggugat harus diuji lebih dahulu seperti apa dalam perbup tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Camat Babulu Muhammad Nadir mengaku sudah melakukan tugasnya selaku pembina dan pengawasan pemerintahan desa. 

Selain itu, ia menyetujui untuk menerbitkan rekomendasi karena ada pengajuan dari kepala desa. Di mana mendapatkan laporan kalau bawahannya ini sudah tidak mencerminkan sebagai perangkat desa.   

“Saya mendapatkan hasil laporan Pak Kepala Desa jika yang bersangkutan sudah tidak mencerminkan sebagai perangkat desa. salah satu contohnya adalah melakukan tindakan di luar kewenangannya,” bebernya.

Sementara Kepada Desa Gunung Intan Ismail Hasan menambahkan, salah satu tindakan tersebut, yakni ada beberapa kewenangan yang harusnya hanya bisa diputuskan oleh Kepala Desa, tapi dilakukan olehnya tanpa lebih dahulu koordinasi dengannya.

“Sekdes memutuskan sendiri tanpa ada koordinasi kepada saya selaku pimpinannya dan pimpinan pemerintahan desa. Teguran sudah pernah saya lakukan langsung ke sekdes namun hanya secara lisan,” ucapnya.

Teguran itu sebagai bentuk pembinaan, Jika sudah berupa teguran secara tertulis maka langkah selanjutnya pemberhentian. Tetapi ini tidak hanya dirotasi atau mutasi saja.

Menurutnya, langkah  mutasi atau rotasi perangkat desa yang dilakukannya tidak menyalahi atau dan sudah sesuai dengan prosedur. Memang dalam perbup menyatakan mutasi atau rotasi sekdes karena ada keinginan sendiri dari Sekdes.

“Tapi kalau kondisinya seperti, maka saya  sebagai kades punya kebijakan dan  kewenangan tersendiri. Apalagi jabatannya merupakan jabatan politik dan desa adalah daerah otonom,” tuturnya.