Korupsi Bupati PPU, KPK Periksa Mantan Direktur Perusda Benuo Taka

Dalam materi pemeriksaan, kata Taufik, KPK mempertanyakan kejelasan alamat BTW dan PT Penajam Benuo Taka Energi (PBTE). Dalam dokumen perizinan disebutkan bahwa dua perusahaan daerah ini sama-sama beralamat di Jalan Provinsi Km 6 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam PPU.

"KPK tanya, apa benar PT BTW berkantor di Perumda dan BTE sesuai (Benuo Taka Energi) sesuai alamat ditunjukkan KPK. Saya bantah, Perumda dan BTE tidak pernah berkantor di PT BTW dan saya tidak tau juga di mana kantornya Perumda dan BTE selama ini," paparnya. 

Saat itu juga, Taufik menyebutkan, penyidik KPK pun langsung menelepon Direktur PBTE Bahrun Magenda mempertanyakan alamat perusahaannya. Kepada penyidik, Bahrun menyampaikan bahwa mereka berkantor di Pemkab PPU. 

Hal ini berbeda dengan alamat dalam dokumen perusahaan yang menyatakan beralamat di  kantor operasional lapangan atau disebut PT BTW Nenang Gas Station.

Taufik mengatakan, Kantor Pusat Administrasi BTW berada di Jakarta. Lokasi kantor di PPU, menurutnya hanya sebagai operasional lapangan saja. 

Ia pun mempersilakan KPK mengecek kebenaran alamat kantor PBTE. 

Apalagi sudah ada penyertaan modal di perusahaan itu sebesar Rp10 miliar untuk mendapatkan participating interest (PI) 10 persen pengelolaan blok migas PPU. 

Soal itu, Taufik enggan ikut campur.

Ia menambahkan, dirinya juga ditanya terkait pengalihan dari Perusda Benuo Taka (BT) ke BTW dan sehubungan pengelolaan migas. Di mana dirinya menjelaskan kalau BTW hanya sebagai operator saja sedang sumur migas itu milik negara.

“Karena saya pernah menjabat Direktur Perusda BT maka kemungkinan besar hari Kamis lusa (10/2/2022) saya dipanggil untuk memberikan keterangan kembali untuk melengkapi data. Kalau sekarang keterangan saya belum di BAP oleh KPK,” sebutnya.

Diungkapkannya, pada tahun 2020 kemarin ia diberhentikan sepihak tanpa prosedural. Ia akhirnya melawan secara perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan akhirnya menang hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung baru-baru ini. 

“Alhamdulillah gugatan saya menang hingga tingkat kasasi, melawan Pemkab PPU karena pengalihan dari Perusda BT ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BT dan pemberhentian saya tidak prosedural,” imbuh Taufik.

Hasil keputusan PTUN, urainya, mengabulkan gugatannya dan menyatakan bahwa pemberhentian dirinya tidak sesuai aturan. Pemkab PPU diperintah untuk mengembalikan jabatannya seperti semula atau jabatan sederajat.

Kini tergantung dari bupatinya untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Taufik berharap, agar Plt Bupati PPU Hamdam melakukan audit kepada Perumda BT dan PBTE lebih dahulu mengingat banyak penyimpangan dalam pengelolaannya. Pertanggungjawabannya juga tidak ada karena telah menerima penyertaan modal dari APBD PPU.

Setelah semua dibenahi, Taufik akan mempertanyakan haknya sesuai keputusan PTUN.

Ia sendiri tidak tahu, dengan posisi perumda saat ini.  Karena pemerintah telah mencabut Perusda BT diganti Perumda BT, sementara belum dilakukan audit lebih dahulu.

“Legalitas perubahan Perusda ke Perumda tidak pernah dilaksanakan oleh Pemkab. Sehingga Direktur Perumda BT selama ini menjalankan aset Perusda secara ilegal. Contohnya seperti tambang batu bara kan hasil masih milik Perusda, tetapi tidak pernah disetorkan ke daerah karena tidak resmi atau ilegal,” pungkasnya.

Sementara itu,  KPK juga melakukan penggeledahan Kantor Administrasi Perumda Air Minum Danum Taka di Jalan Propinsi Km 1 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam PPU.

"Anggota KPK tersebut menggunakan tiga unit mobil Toyota Innova Reborn, saya melihat mereka langsung masuk dan melakukan penggeledahan serta membawa banyak berkas dibawa masuk ke mobil dan langsung berangkat ke arah Balikpapan," ungkap seorang warga bernama Agus yang menyaksikan langsung kedatangan tim KPK. 

Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Abdul Rasyid saat dihubungi lewat aplikasi WhatsApp  mengaku sedang tidak berada di PPU. Ia berada di Samarinda untuk mengikuti rapat koordinasi terkait jaringan gas (jargas).

Dirinya juga belum mendapatkan informasi mau telepon ada dari bawahannya.

“Yang saya terima laporan adalah tim dari kementerian PUPR RI terkait proyek kerja sama biasanya rutin bulanan pembinaan.Tapi aku tidak bisa pastikan sampai saat ini, karena belum ada yang laporan ke saya. kalau pun ada anak anak sudah paham bahwa kita akan back up kerja KPK selaku aparat penegak hukum," paparnya.