KPK Geledah Ruang Kerja Bupati, Sekda, dan Kadis PUPR PPU

Dibeberkannya, jumlah anggota KPK sekitar lima orang dan didampingi sedikitnya empat orang anggota Brimob Polda Kaltim dengan persenjataan lengkap.

"Setelah kunci diberikan, anggota KPK itu didampingi sama Bapak Asisten II Ahmad Usman. Terus terang kami (pegawai) kaget kedatangan KPK," sebutnya.

Terpisah Asisten II Setkab PPU Ahmad Usman membenarkan  adanya penggeledahan KPK di sejumlah ruangan Pemkab PPU. Ruangan menjadi fokus penggeledahan, di antaranya ruang kerja Bupati, Sekda, dan Kepala Dinas PUPR PPU. 

"Ada belasan orang personel KPK. Tim dibagi ke beberapa tempat itu. Saya juga masih belum tahu ruang kerja mereka itu sudah bisa dibuka atau tidak, karena kewenangan ada di tim KPK," ungkapnya.

Dibeberkannya, sesuai arahan dirinya hanya mendampingi penggeledahan itu. Selain itu, Kabag Hukum dan Kepala Satpol PP PPU ikut pula mendampingi proses penggeledahan. 

"Hanya mendampingi penggeledahan itu. Juga ada Kabag Hukum dan Kepala Satpol PP PPU," ujarnya.

Ia menambahkan, kalau nanti tim KPK ada yang minta data-data diperlukan, pihaknya siap menyiapkannya.

"Sudah ada beberapa yang diminta.  Ini sedang disiapkan. Sedang kita cari-cari berkasnya," terangnya.

Di tempat terpisah, Kepala Satpol PP PPU Muhtar mengungkapkan, dirinya mendampingi saat KPK melakukan  penggeledahan tersebut. 

"Iya kami hanya mendampingi personel KPK dalam melakukan penggeledahan tersebut," tukasnya.

Memang ada beberapa berkas dokumen yang dibawa oleh petugas KPK, namun dirinya tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya. Dokumen yang disita oleh KPK tersebut dimasukkan ke dalam ransel dan dibawa petugas KPK langsung," terangnya.

Sementara ini, proses pemeriksaan ruang kerja Bupati PPU masih berlangsung. Selanjutnya, pemeriksaan akan dilanjutkan ke ruangan Sekda dan Kadis PUPR PPU, setelah pemeriksaan di ruang Bupati PPU tuntas. 

Begitu pun untuk rumah dinas Bupati PPU. 

Seperti diketahui, KPK sudah menetapkan tersangka pelaku gratifikasi suap di lingkungan Pemkab PPU, yakni Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud, Plt. Sekda PPU Muliadi, dan Kepala Dinas PUPR Edi Hasmoro pada Kamis 14 Januari 2022 lalu. 

Selain itu, KPK pun menetapkan tersangka suap pada pihak swasta dan Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan. 

Dalam pantauan jurnalis IDN Times, KPK menggeledah di empat lokasi, yakni ruang kerja Bupati, Sekda, Kepala Dinas PUPR, dan rumah dinas Bupati PPU di Jalan Unocal Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam PPU.