KPU PPU Temukan 1.221 Pemilih Ganda dalam Daftar Pemilih Sementara

Irwan mencontohkan, kondisi terjadi di daerah pemilihan (Dapil) I Kecamatan Penajam di mana ditemukan sebanyak data ganda 700 jiwa. Belum dapil lainnya seperti Babulu-Waru dan Dapil Sepaku. 

“Terkait dengan data pemilih ini belum lama ini Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU PPU telah melaksanakan rapat koordinasi di Tenggarong Kutai Kartanegara, guna membahas data ganda antar provinsi seperti Kaltim dengan Jawa Timur setelah DPSHP," ucapnya.

Untuk di PPU saja terdapat 79 data ganda pemilih di Kaltim dan Jawa Timur. Sehingga harus ada kepastian status domisili data ganda itu.

KPU PPU tentunya harus memastikan domisili kependudukan pemilih ganda.

“Jadi kita harus pastikan apakah pemilih itu sudah pindah atau mutasi kependudukan ke PPU atau belum sehingga harus dikoordinasikan ke tempat asalnya. Kalau di PPU masih sedikit tapi bisa saja di daerah lainnya jumlahnya banyak,” sebut Irwan.

Ia menuturkan, data ganda tersebut bisa saja akan dihapus sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Namun pihaknya masih menunggu petunjuk dari KPU RI terkait langkah selanjutnya.

Irwan membeberkan, terkait dengan pemilih dari para tenaga kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga kini pihaknya belum bisa memasukkan data mereka secara penuh dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pemilu Tahun 2024.

“Jumlah tenaga kerja yang terdata ada sebanyak 787 orang yang bisa dimasukkan hanya 395 orang, yang tidak bisa masuk Sidalih Pemilu Tahun 2024 karena data Nomor Kartu Keluarga (NKK) serta alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak lengkap,” tuturnya.

Khususnya untuk pemilih di Ibu Kota Nusantara (IKN), Irwan menyebutkan, pihaknya berkoordinasi dengan empat balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun hanya 395 tenaga kerja saja yang datanya telah lengkap masuk dalam Sidalih.

“395 pemilih berasal dari tenaga kerja pembangunan proyek di IKN tersebut, nantinya terdaftar sebagai pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi khusus dengan posisi di tempat mereka bekerja,” tuturnya.

Dalam aplikasi di lapangan, KPU PPU mengambil alih teknis penyelenggaraan pemungutan suara di lokasi IKN. Ini sesuai kesepakatan dengan Kementerian PUPR agar tidak mengganggu proses pembangunan IKN. 

Sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 memang disebutkan agar KPUD melibatkan para pekerja dalam struktur KPPS Khusus ini. “Karena kata mereka, itu  akan menghentikan pekerjaan, sehingga kami akan ambil dari masyarakat setempat sebagai KPPS,” tegas Irwan. 

Untuk diketahui,  kata Irwan, terdapat sebanyak 787 pekerja saat hari H pemungutan suara pada 14 Februari 2024 yang masih bekerja di IKN. Dari total pekerja tersebut, hanya 395 orang yang masuk dalam daftar pemilih di TPS khusus. 

Selain proyek IKN, KPU PPU juga memantau proyek refinery development master plan (RDMP) Terminal Lawe-Lawe di mana turut menyumbangkan pekerja luar daerah. Ia menyebutkan data sebanyak 59 pemilih yang nantinya akan melakukan pencoblosan suara di PPU. 

“Karena jumlahnya tidak sampai 100 pemilih, maka mereka didaftarkan sebagai pemilih di TPS Reguler dekat lokasi tempatnya bekerja, sebab  syarat untuk pembentukan TPS di lokasi khusus minimal jumlah pemilihnya di atas 100 orang,” terangnya.  

Dikatakannya, para asal luar Kaltim baik mereka pekerja di IKN maupun di RDMP hanya mendapatkan surat suara pemilihan presiden saja, kalau asal Kaltim maka mendapatkan tiga surat suara yakni surat suara pemilihan presiden, DPD RI dan DPR RI.

“Kami masih berharap tenaga kerja di IKN yang datanya belum lengkap bisa segera dilengkapi, sehingga mereka dapat menyalurkan hak suaranya dalam pemilu serentak tahun 2024 depan,” pungkasnya.