Launching Pilkada 2020, KPU Balikpapan Masih Berhutang Rp900 Juta

Sekitar Rp28,1 miliar anggaran untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Kota Balikpapan 2020 akan dicairkan pada tahun 2019 ini. Jumlah tersebut mencakup dari 40 persen dari anggaran yang disetujui oleh Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD) Kota Balikpapan. Total anggaran yang disetujui untuk  pelaksanaan Pilkada Kota Balikpapan tahun 2020 tercatat mencapai Rp73 miliar. Sisanya akan dicairkan dalam APBD 2020 mendatang.

Jumlah anggaran tersebut merupakan alokasi dana hibah yang dimasukkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Balikpapan, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Badan Pengawas Pemilu Kota Balikpapan dan Kepolisian Resort Kota Balikpapan. 

Dana tersebut akan dialokasikan kepada KPU Kota Balikpapan sebesar Rp22 miliar dari Rp53 miliar anggaran yang disetujui, Bawaslu Kota Balikpapan sebesar Rp4,6 miliar dari Rp11,5 miliar dan Polres Balikpapan Rp1,5 miliar dari Rp7,8 miliar.

Alek menjelaskan berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2019 tentang mekanisme pencairan dana Pilkada, seharusnya dana untuk pelaksanaan Pilkada  dicairkan 14 hari setelah dilakukan penandatanganan NPHD yang dilaksanakan pada 19 September 2019 lalu.

"Seharusnya pada saat launching kemarin sudah cair, karena sudah 14 hari. Tapi sekarang belum ada kejelasan," katanya.

Akibat anggaran yang belum cair, KPU Kota Balikpapan terpaksa berhutang untuk membiayai pelaksanaan persiapan Pilkada Balikpapan termasuk untuk launching Pilkada 2020 pada 9 Oktober lalu.

Alek menjelaskan dalam pelaksanaan launching Pilkada di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) DOME Balikpapan, KPU Balikpapan masih berhutang sekitar Rp900 juta.

Anggaran tersebut menyangkut pembayaran event organizer dan beberapa keperluan dalam pelaksanaan launching Pilkada.

"Launching belum dibayar, harapannya dana hibah dari pemerintah kota segera cair," ujarnya.

Kondisi ketidakjelasan pencairan anggaran dari Pemerintah Kota Balikpapan terkait bantuan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Balikpapan tahun 2020 mendatang, mengancam tahapan Pilkada yang sudah diagendakan oleh KPU Kota Balikpapan.

Alek menjelaskan sesuai jadwal, seharusnya KPU Balikpapan telah memulai tahapan untuk persiapan penjaringan calon kepala daerah untuk calon dari jalur independen pada Oktober ini.

"Minggu depan, harusnya sudah ada tahapan sosialisasi untuk calon independen sehingga dananya seharusnya sudah dicairkan," katanya.

Alek menjelaskan pihaknya akan kembali melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota Balikpapan untuk memastikan pencairan dana hibah Pilkada.

"Kalau sampai ada yang tertunda, semua tahapan yang direncanakan bakal ikut kacau," tambahnya.