Lima Guru Terpapar COVID-19, Ini Tanggapan PGRI Penajam Paser Utara

Untuk kebijakan dari PGRI sendiri, jelas Suhardi, pihaknya menunggu surat keputusan dari pengurus besar PGRI Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait perlindungan bagi guru terhadap wabah COVID-19 ini. Pihaknya tetap mematuhi anjuran dari PGRI Pusat agar proses belajar tetap melanjutkan dengan sistem daring.

“Jadi kami tunduk dengan kebijakan dan saran dari pusat, kami juga telah melakukan koordinasi dengan tingkat provinsi serta apabila ada kebijakan bagi guru ditengah wabah COVID-19 ini bisa segera diinformasikan ke kami, sehingga kami bisa memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah,” jelasnya.

Ia berharap, apabila ada guru yang terkonfirmasi positif, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang sifatnya melindungi guru secara profesional. Karena keberadaan guru saat ini sangat penting dalam proses belajar mengajar terutama di saat pademik.

“Masalah positif atau negatif itu bukan ranah kami, tetapi PGRI mendukung upaya- upaya pemerintah yang berpihak kepada guru dalam situasi COVID-19 sekarang, agar mereka diamankan dengan cara tidak melakukan pembelajaran dengan tatap muka," kata Suhardi.

Ia melanjutkan, komunikasi dilakukan oleh PGRI tidak dilakukan langsung kepada para guru yang positif COVID-19 melainkan kepada para kepala sekolah selaku pengurus PGRI. 

PGRI Pusat  juga telah meminta kepada pemerintah pusat agar benar-benar melindungi guru secara profesional, karena tugas guru tidak bisa digantikan oleh tenaga profesi lain.

Terpisah Kepala Disdikpora, Alimuddin menuturkan, awalnya pihaknya mengeluarkan sistem pembelajaran WFH secara parsial, tetapi karena kondisi PPU berada di zona oranye, maka diberlakukan bagi seluruh guru.

Pihaknya  juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 420/2491/ Disdikpora/2020 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Disdikpora PPU.

"Menindaklanjuti surat edaran Bupati PPU tentang sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru di lingkungan Pemkab PPU dan surat edaran Kepala Disdikpora tentang kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam masa darurat penyebaran COVID-19,” sebutnya.

Beberapa hal yang menjadi perhatian para kepala sekolah dan guru, antara lain, tenaga pendidik melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau WFH dengan tetap melaksanakan PJJ kepada peserta didik dengan memilih platform media pembelajaran yang telah tersedia, termasuk juga dalam administrasi sekolah

“Mereka para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas dengan cara WFH harus melaporkan aktivitas harian kepada Kepala Sekolah, dimana telah diatur jadwal pelaksanaan piket olehnya di satuan pendidikan sesuai kebutuhan," kata Alimuddin.

Ia menambahkan, para kepala sekolah juga melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran di rumah dan pelayanan administrasi sekolah tetap berjalan dengan efektif.

Selain itu, pihaknya juga meminta pihak sekolah membatasi kegiatan-kegiatan yang mengundang massa atau keramaian untuk membatasi interaksi sosial guna mencegah penyebaran COVID-19. Bekerja dari rumah oleh tenaga kependidikan dilaksanakan sejak 22 Agustus 2020 selama 2 minggu.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdikpora PPU, Sumardiyana menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan kepada para kepala sekolah agar mengistirahatkan gurunya yang hasil uji swab positif COVID-19.

“Kami minta agar mereka yang positif tanpa gejala dan reaktif yang melakukan karantina mandiri untuk konsentrasi penyembuhan penyakit saja, tidak usah melakukan WFH. Kami mengutamakan kesehatan para guru,” aku Sumardiyana .

Seorang guru yang tidak berkenan namanya disebutkan mengaku, kaget dan prihatin ada lima orang guru dan satu tenaga honor staf Tata Usaha berasal dari dua SMPN di Kecamatan Waru terkonfirmasi swab positif COVID-19,

Menurutnya, kondisi itu dapat berdampak pada rekan sekerja dan siswa, serta menganggu proses belajar mengajar.

“Kami sadari, para guru juga manusia yang bisa juga terpapar COVID-19. Oleh karena itu PJJ yang dilakukan dengan sistem WFH sudah sangat tepat agar kami para tenaga pendidik tidak terpapar COVID-19 dan tetap bisa memberikan materi belajar kepada peserta didik kami,” papar guru di salah satu SD di Penajam.

Senada dengannya, Rudi seorang guru swasta di Penajam menambahkan, para guru dan peserta didik sangat rentan terkena COVID-19, jika proses belajar dan mengajar dipaksakan dengan sistem tatap muka. Baik pada ruang belajar di sekolah atau home visit.

“Jelas kami tidak ingin terpapar COVID-19, akibat melakukan belajar dengan cara tatap muka di sekolah atau home visit. Karena selain memikirkan keselamatan peserta didik kami juga harus memikirkan keluarga di rumah. Oleh karena itu, kami meminta agar Pemkab PPU melalui Disdikpora melindungi seluruh guru dan anak didik kami dari virus corona itu,” harapnya.

Sementara itu, Ivan orangtua murid SDN 02 Penajam mengatakan, memang awalnya beberapa orangtua memaksa agar sekolah memberikan pembelajaran dengan cara tatap muka di sekolah, karena sejumlah orangtua mengaku tidak sanggup lagi mendampingi anak belajar online di rumah. Tetapi setelah mendengar ada lima guru yang terpapar COVID-19, mereka kini sadar dan tidak lagi memaksa sekolah menggelar belajar tatap muka di sekolah.

“Dari pada anak-anak saya terpapar corona, lebih baik mereka mengikuti PJJ saja di rumah secara online. Jelas kami sedih ada guru yang positif COVID-19 dan kita mendoakan agar para guru semua pasien positif di PPU segera sembuh,” pungkasnya.