Masyarakat Hukum Adat Mului di Paser Ingin Diakui sebagai Desa Adat

Untuk itu, Pemprov Kaltim berharap ada solusi dari Dirjen Bina Pemdes agar keinginan MHA Mului dapat diwujudkan. Selain itu, Pemprov mewakili rakyat Mului, meminta agar Dirjen Bina Pemdes dapat segera mengeluarkan kebijakan melalui petunjuk teknis tentang percepatan mekanisme pengakuan dan perlindungan MHA dan surat edaran pembentukan tim koordinasi percepatan pengakuan dan perlindungan MHA serta Sekretariat Percepatan Pengakuan dan Perlindungan MHA di Daerah.

Syirajudin menjelaskan Kaltim saat ini telah memiliki dua MHA yang telah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah, yakni MHA Mului, Desa Swan Slutung Kecamatan Muara Komam, dan MHA Paring Sumpit, Desa Muara Andeh, Kecamatan Muara Samu.

Semua MHA berasal dari Kabupaten Paser, sementara enam calon MHA lagi yang saat ini dalam proses identifikasi dan pengesahan SK Panitia.

Diakui bahwa pengakuan dan pengesahan MHA yang ada di Kaltim tidak terlepas dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, khususnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan.

Pada kesempatan itu, Syirajudin meminta Kaltim menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan workshop.

“Saya meminta agar kegiatan dapat dilakukan di Kaltim dan dilanjutkan peninjauan ke Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelasnya.
.
Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Aferi Syamsidar Fuadil mengapresiasi upaya Pemprov Kaltim yang telah melakukan penataan kesatuan MHA.