Pajak Kaltim-Kaltara Mencapai 26,37 Persen dari Target APBN 2024

21 Mei 2024, 13:00 WIB

Sri Gunawan Wibisono

News

Channel

Add Us on Google

Pajak Kaltim-Kaltara Mencapai 26,37 Persen dari Target APBN 2024

Ilustrasi pajak penghasilan (sumber: pixabay.com)

Samarinda, IDN Times - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur (Kaltim)-Kalimantan Utara (Kaltara) melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak di wilayah tersebut hingga Mei 2024 telah mencapai 26,37 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan.

"Meskipun terjadi penurunan sebesar 24,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, upaya peningkatan penerimaan pajak terus dilakukan," kata Kepala Kanwil DJP Kaltim dan Kaltara Heru Narwanta dilaporkan Antara, di Balikpapan, Senin (20/5/2024).

Pernyataan tersebut disampaikannya pada rapat koordinasi gabungan secara daring untuk membahas perkembangan APBN di wilayah Kaltim dan Kaltara dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

1. ALco tingkat regional dihadiri pimpinan unit vertikal

website resmi Ditjen Pajak (beacukai.go.id)

Rapat Asset Liability Committee (ALCo) tingkat regional ini dihadiri oleh para pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan, yang menekankan pentingnya sinergi dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

"Target penerimaan pajak tahun ini adalah sebesar Rp45,98 triliun. Hingga pertengahan Mei, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp12,12 triliun," ujar Heru.

Dia menjelaskan, penerimaan ini didukung oleh berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya.

"PPh Non-Migas menjadi kontributor terbesar dengan penerimaan sebesar Rp7,52 triliun, atau 25,76 persen dari target, meskipun mengalami penurunan sebesar 36,73 persen dari tahun sebelumnya," ujarnya lagi.

2. PBB menunjukkan pertumbuhan signifikan

ilustrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Sementara itu, PBB menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan peningkatan sebesar 743,4 persen dibandingkan tahun 2023, mencatatkan penerimaan sebesar Rp793,3 miliar, atau 23,47 persen dari target.

Penerimaan dari PPN dan PPnBM tercatat sebesar Rp3,73 triliun, atau 23,98 persen dari target, dengan penurunan sebesar 6,48 persen. Namun, jenis pajak lainnya menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 36,72 persen, dengan penerimaan sebesar Rp65,80 miliar.

Seluruh unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan berkomitmen untuk bekerja bersama dalam koordinasi 'Kemenkeu Satu', memberikan pelayanan terbaik bagi pemangku kepentingan dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

"Pertemuan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung kerja sama antar unit untuk mencapai tujuan bersama," kata Heru.

3. Forum memberikan dukungan optimalisasi pajak

Portret Menteri Keuangan Sri Mulyani berpose di samping spanduk "Lapor Pajak". (instagram.com/smindrawati)

Menurutnya, pertemuan ALCo Regional ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga sebagai wadah untuk saling memberikan dukungan dan masukan terhadap strategi yang diterapkan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

"Dengan kerja sama yang solid antar unit, diharapkan target penerimaan pajak dapat tercapai, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional," katanya lagi.

Lebih lanjut, sinergi antar unit vertikal Kementerian Keuangan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa Indonesia dapat terus bergerak maju dengan penerimaan pajak yang optimal dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan regional.