Pembangunan IKN di Kaltim Dijamin Tak Menganggu Satwa Hutan

Pemindahan IKN ke kawasan timur Indonesia memang penting. Degan begitu pemerataan pembangunan bisa dirasakan. Meski demikian urusan ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Sejumlah regulasi tentu harus disusun matang. Agenda pengalihan IKN ini juga telah ada sejak zaman Presiden Sukarno.

Nantinya, pembangunan IKN memerlukan lahan seluas 193 ribu hektare. Pemprov Kaltim telah menyiapkan lahan seluas 410 ribu hektare guna mendukung langkah tersebut. Desain tentu mengikuti konsep dari Urban+ yang berjudul Nagara Rimba Nusa.

Menyandingkan alam dengan manusia. Menteri Suharso pun sepakat dengan hal tersebut. Karena itu dalam prosesnya, pembangunan IKN sangat memperhatikan lingkungan hidup. Aspek ini pula yang menjadi konsentrasi perhatian pemerintah dalam mewujudkan IKN baru nanti.

“Bahkan kami menghutankan kembali kawasan yang sudah rusak. Semua perencanaan dan rancangan ibu kota negara sudah diperhitungkan. Prosesnya sudah mengikuti kaidah yang bisa diterima dan paling penting tidak melanggar undang-undang,” tegasnya.

Dia menerangkan, dalam tahapan pembangunan IKN, koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun kementerian/lembaga lainnya tentu dilakukan.

“Kami punya kelompok kerja dengan semua kementerian, kemarin Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar juga sudah melakukan peninjauan lokasi IKN,” tuturnya.

Dalam lawatan ke titik nol ini menteri PPN/Bappenas ditemani oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachan hingga Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud. Dirinya pun berharap Ramadan nanti peletakkan batu pertama di titik nol bisa terlaksana. Dari riwayat kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 itu disebut-sebut terjadi pada Ramadan. Sehingga ini merupakan waktu yang tepat.

"Kita berharap pada Ramadan ini (ada groundbreaking), kalau segala sesuatunya sudah terpenuhi, semua kondisi-kondisi persyaratan yang diharapkan secara teknokratis yang akuntable bisa dipertanggungjawakan," pungkasnya.