Pemkab Berau Kucurkan Rp37 Miliar untuk Layanan BPJS Kesehatan Warga

09 Agu 2025, 16:00 WIB

ilustrasi layanan kesehatan (freepik.com)

Berau, IDN Times – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Kalimantan Timur, tahun ini mengalokasikan anggaran Rp37 miliar dari APBD untuk membiayai layanan jaminan kesehatan masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan pengelolaan dana ini dipercayakan kepada BPJS Kesehatan karena kerja sama lintas sektor menjadi kunci membangun sistem kesehatan yang efektif di tengah tantangan layanan kesehatan saat ini.

“Pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana, tetapi juga pada sinergi antar-pihak. Kerja sama Pemkab Berau dengan BPJS Kesehatan ini adalah langkah ideal,” ujarnya dilaporkan Antara, Jumat (8/8/2025).

1. Edukasi kepada masyarakat

RS PMC Cilacap telah bekerjasama dengan BPJS dalam pelayanan kesehatan masyarakat.(IDN Times/@priscillamedicalcenter)

Sri Juniarsih juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait alur pelayanan dan proses klaim BPJS Kesehatan. Menurutnya, informasi yang jelas akan memastikan layanan berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Sosialisasi dan edukasi harus lebih gencar. Jika perlu, sediakan petugas BPJS di rumah sakit maupun puskesmas untuk membantu masyarakat,” tegasnya.

2. Penanganan kasus-kasus kesehatan kondisi darurat

Hamil Trimester ketiga

Ia mengingatkan agar layanan BPJS Kesehatan lebih fleksibel dalam menangani kasus rujukan, terutama bagi pasien dengan kondisi darurat. Penanganan cepat dinilai penting untuk mencegah kematian ibu hamil dan bayi akibat keterlambatan pelayanan.

Sehari sebelumnya, dalam Rapat Penguatan Sistem Rujukan Peserta BPJS Kesehatan di Ruang Kakaban, Sekretariat Kabupaten Berau, Sri Juniarsih menegaskan bahwa alokasi anggaran Rp37 miliar ini merupakan wujud komitmen pemerintah menjamin kesehatan masyarakat.

3. Alur layanan dijamin BPJS Kesehatan

Mulai bulan Mei 2025, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki saldo JHT maksimal Rp15 juta dapat mencairkan klaim melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) (dok. BPJS Ketenagakerjaan)

Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sari, menambahkan, rapat tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan penerapan panduan pelayanan prima, sekaligus mengevaluasi proses rujukan dan alur pelayanan yang dijamin BPJS Kesehatan.

“Kerja sama antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh fasilitas kesehatan sangat penting untuk meningkatkan mutu layanan. Dengan begitu, masalah kesehatan di masyarakat bisa ditangani lebih cepat,” ujarnya.