Pemkab PPU Siapkan Penyaluran 60 Persen Dana Pilkada 2024
Penajam, IDN Times - Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) siap menyalurkan dana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 kepada penyelenggara pilkada di daerah berjuluk Benuo Taka itu, sebesar 60 persen.
Dilaporkan Antara, Sekretaris Daerah Pemkab PPU Tohar mengatakan, pemkab menyiapkan biaya untuk seluruh tahapan pilkada termasuk untuk pengamanan.
1. Pemkab PPU siapkan dana Rp42 miliar untuk pilkada
Dana Pilkada 2024 yang disiapkan untuk penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PPU, lebih kurang Rp42 miliar yang disalurkan 40 persen tahap pertama dan 60 persen tahap kedua.
Penyaluran dana pilkada tahap pertama sebesar 40 persen telah dicairkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023, di mana menurut Tohar, untuk KPU lebih kurang Rp9,2 miliar, dan Bawaslu sekitar Rp3,9 miliar.
Kemudian pada APBD 2024 Pemkab PPU telah menyiapkan anggaran sebesar 60 persen untuk kebutuhan pilkada pada APBD 2024, yakni bagi KPU lebih kurang Rp13,7 miliar, dan Bawaslu sekitar Rp5,9 miliar.
2. Total anggaran untuk pilkada di PPU
Untuk KPU total anggaran pilkada Rp22,9 miliar dan Bawaslu Rp9,8 miliar sudah disalurkan 40 persen pada 2023, tahun ini siap disalurkan 60 persen menunggu permintaan KPU dan Bawaslu.
KPU maupun Bawaslu hingga kini belum memasukkan permintaan penyaluran dana pilkada itu kepada Pemkab, lanjut dia, diperkirakan kegiatan pilkada belum padat masih konsentrasi pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Sebesar 40 persen yang sudah disalurkan juga belum digunakan karena tahapan pilkada belum berjalan, KPU dan Bawaslu masih fokus pemilihan presiden dan calon legislatif yang akan digelar 14 Februari 2024," tambahnya.
3. Pemkab PPU siapkan dana pengamanan pilkada
Pemkab PPU juga menyiapkan dana pengaman pilkada untuk Kepolisian Resor (Polres) lebih kurang Rp4,1 miliar, dan Komando Distrik Militer (Kodim) sekitar Rp2,1 miliar.
Anggaran tersebut merupakan dana hibah dari Pemkab Penajam Paser Utara yang diberikan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Pertanggungjawaban penggunaan dana pilkada sebesar 40 persen dilaporkan setelah kegiatan tahapan pertama berjalan dan yang 60 persen dilaporkan setelah kontestasi pilkada berlangsung," demikian Tohar.
