Penataan Pintu Masuk IKN, Dermaga Speedboat Penajam Jadi Sorotan

Meskipun ada kapal feri maupun akses jalan darat dari Kilometer 39 Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menuju Silkar PPU, serta segera ada akses jalan tol menuju Jembatan Pulau Balang, menurutnya, sarana transportasi tercepat ke calon IKN hingga saat ini adalah menggunakan speedboat dan kapal klotok. Sehingga, dermaga speedboat Penajam perlu menjadi perhatian pemerintah.

Menurutnya, penataan dermaga ini harus diarahkan ke rencana pembangunan IKN. Jadi harus ditata agar lebih maju dan modern. Dermaga menjadi prioritas utama karena menjadi kebutuhan transportasi masyarakat setiap hari.

"Kita optimis barangkali tanggapan Bapak Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud sama dengan kami, karena ini semua untuk kepentingan masyarakat dan mengarah ke IKN," ujarnya.

Selain itu, sambungnya, ada ide dari Dishub agar pintu masuk dermaga menggunakan pintu elektronik sensor, sehingga penumpang tidak seenaknya keluar masuk, serta dapat lebih menertibkan antrean. 

Loket pembelian tiket juga dipindahkan ke lokasi sebelum masuk jembatan menuju dermaga, agar pengguna jasa lebih nyaman menggunakan jasa speedboat.

"Selain pelabuhan speedboat, kita juga memfokuskan penataan dermaga kapal klotok. Tetapi karena dermaga klotok dimiliki oleh masyarakat, tentunya akan dilakukan pembicaran dengan pemilik dermaga itu," imbuh Usman.   

Namun berdasarkan informasi lapangan terdapat dua masalah krusial yang menjadi sorotan pihaknya. Pertama masalah status fasilitas penyeberangan itu sendiri yang belum diketahui, apakah berstatus dermaga atau pelabuhan.

Jika berstatus pelabuhan, maka wewenangnya berada pada Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan, sehingga Dishub PPU harus melakukan koordinasi dengan KSOP.

Lalu lanjutnya, masalah krusial kedua terkait status tanah, berdasarkan keterangan dari Kelurahan Penajam, jalan masuk ke dermaga lahannya adalah milik warga, sehingga perlu dilakukan pengecekan lebih dulu.  

Jika lahan ternyata memang milik warga, maka harus ada solusi dari pemerintah untuk mengupayakan pembebasan lahan. Agar dermaga tersebut dapat ditata untuk memberikan pelayanan publik berupa fasilitas penyeberangan kepada masyarakat.

Kemudian, tambahnya, dari 111 unit speedboat yang beroperasi di PPU hanya lima unit speedboat yang memiliki izin trayek itu pun kemungkinan masa berlakunya telah habis.

Oleh karena itu, pihaknya berencana memfasilitasi agar speedboat memiliki trayek Balikpapan - Penajam atau antar kabupaten, lalu izin trayek angkutan dalam kabupaten serta izin trayek daerah lainnya.

"Kami harapkan Dishub mengundang  KSOP untuk melakukan verifikasi kemudian membantu proses  izin trayek ke Dishub Provinsi Kaltim, termasuk juga surat kelengkapan para motorisnya," tegas Usman.

Diakuinya, selama ini karena kerap terjadi gesekan antar motoris karena speedboat  yang tidak memiliki izin trayek lebih aktif mencari penumpang tanpa harus antre. Sementara mereka yang memiliki izin trayek malah harus menunggu giliran membawa penumpang.

Ia mengungkapkan, saat ini ada kesenjangan antara tarif kapal klotok dengan speedboat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kaltim. Tarif klotok sebesar Rp10 ribu per orang sedangkan speedboat per orang sebesar Rp18 ribu.

"Akibat perbedaan tarif itu, jumlah pengguna jasa klotok lebih banyak, setiap harinya mencapai rata - rata  seribu orang. Sementara speedboat setiap hari sejumlah 300 orang saja. Karena kondisi itu, maka kami meminta agar Dishub memfasilitasi  dilakukan penyesuaian tarif itu. Pasalnya akibat tarif itu kerap terjadi gesekan antar motoris dengan nahkoda klotok," tutupnya.