Pengamat Nilai Pemkot Samarinda Harus Pertegas Kebijakan soal COVID-19

Menurut Farid pengambilan kebijakan untuk memperpanjang masa tanggap darurat itu bisa juga bersumber dari SK Gubernur Kaltim tentang masa darurat COVID-19. SK Guburnur masih terus berlaku hingga saat ini. Jika melihat dari jalur koordinasi pemerintah yang seharusnya, kata Farud, maka setiap kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota pasti berdasarkan ketentuan pemerintah provinsi.

"Karena kalau kita lihat, kebijakan kabupaten/kota pasti akan mengacu dari gubernur. Apalagi SK gubernur mengenai masa tanggap darurat ini belum ada perubahan," kata Farid.

"Tapi juga, harusnya pemerintah membuat satu keputusan yang jelas berdasarkan analisis pertimbangan kasus di wilayah sekitarnya," sambungnya.

Terpisah, pengamat hukum di Kota Tepian Samarinda, Hendiansyah Hamzah menyebut bahwa kebijakan Pemkot Samarinda jangan sampai menimbulkan sifat multitafsir dan kesimpangsiuran. Terlebih, bagi masyarakat yang saat ini menyambut sukacita fase relaksasi dan bisa kembali beraktivitas.

"Ini jelas simpang siur, dan yang dibingungkan tentu saja masyarakat. Misalnya soal protokol kesehatan, apa yang mesti digunakan, apakah tetap protokol darurat? Atau ada protokol baru fase relaksasi? Ini yang mesti dijawab oleh pemerintah kota," tegas Castro, sapaan karib Hendiansyah Hamzah.

Lebih jauh Castro mempertanyakan, pemberlakukan relaksasi aturan COVID-19 di Samarinda yang kemudian diiringi dengan perpanjangan masa tanggap darurat, semestinya dibuat protokol kesehatan khusus. Ia pun berharap agar DPRD Samarinda dapat menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta penjelasan Pemkot. 

"Jelas itu bentuk kebijakan yang kontradiktif. Dewan harus bisa menggunakan fungsi pengawasannya. Agar perihal kebijakan kontradiktif itu bisa clear di masyarakat," pungkasnya.