Polemik Land Rover di Samarinda Memanas, Audit Lanjutan Bongkar Fakta

ilustrasi shio Tikus perlu mengaudit aset yang dimiliki (pexels.com/Mikhail Nilov)

Ia menjelaskan, audit akan dilakukan secara objektif dengan mengacu pada data dan fakta. Pemeriksaan mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan anggaran, hingga pelaksanaan kontrak.

Firdaus menyebut, hasil review sebelumnya masih bersifat terbatas karena hanya berdasarkan verifikasi dokumen. Karena itu, audit lanjutan diperlukan untuk pendalaman, termasuk menelusuri kemungkinan pelanggaran disiplin.

“Dalam audit ini kami akan menggali lebih dalam, termasuk melihat ada tidaknya indikasi pelanggaran,” katanya.

Jika ditemukan pelanggaran, hasilnya akan diklasifikasikan sesuai tingkatannya, mulai dari ringan hingga berat. Sebaliknya, jika tidak ada pelanggaran, Inspektorat juga akan menyampaikan hasil tersebut secara terbuka.

Jumpa pers Wali Kota Samarinda Andi Harun tentang sewa Land Rover Lavender. Foto istimewa

Tim audit dijadwalkan bekerja selama 14 hari sejak surat tugas diterbitkan. Hasil pemeriksaan nantinya akan dilaporkan kepada Wali Kota Samarinda sebagai dasar pengambilan keputusan.

Terkait kemungkinan unsur pidana, Firdaus menegaskan hingga saat ini belum ditemukan indikasi ke arah tersebut. Proses yang berjalan masih berada dalam ranah administratif dan disiplin internal.

“Belum ada indikasi pidana. Ini masih dalam tahap pengawasan internal oleh Inspektorat,” tegasnya.

Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya temuan baru, mengingat audit kali ini dilakukan lebih mendalam dibandingkan tahap sebelumnya.

Rover Eight 1910 dan Land Rover Defender yang identik dengan kendaraan off-road. (carmagazine.co.uk | favcars.com)

Salah satu fokus pemeriksaan adalah evaluasi kontrak sewa kendaraan yang dinilai mengalami perubahan nilai yang sangat kecil dari tahun ke tahun. Temuan awal menunjukkan penurunan nilai yang tidak signifikan, sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

“Misalnya dari tahun pertama ke tahun berikutnya hanya turun sekitar Rp100 ribu. Ini yang akan kami dalami,” ujarnya.

Dalam penanganan kasus ini, Inspektorat Samarinda juga mendapat supervisi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri). Laporan hasil review beserta dokumen pendukung telah diserahkan kepada tim Irjen yang melakukan kunjungan di Kalimantan Timur.

Dokumen tersebut meliputi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), standar satuan harga, hingga dokumen kebutuhan kendaraan. Menurut Firdaus, langkah Pemkot Samarinda mendapat apresiasi dari tim Irjen karena dinilai terbuka dan responsif.

“Kehadiran Irjen sangat membantu memastikan proses pengawasan berjalan sesuai koridor,” katanya.

ilustrasi melakukan audit (pexels.com/Mikhail Nilov)

Audit lanjutan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Samarinda dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sejak awal, pemerintah memilih membuka proses kepada publik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

Dengan dimulainya audit, publik kini menunggu hasil akhir pemeriksaan. Hasil tersebut akan menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin dalam polemik sewa kendaraan dinas tersebut.

Kasus ini sekaligus menjadi pelajaran bagi Pemkot Samarinda untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.