.jpg)
Kutai Barat, IDN Times - Kepala Kepolisian Resort Kutai Barat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Heri Rusyaman mewaspadai kerawanan yang timbul menjelang Pemilu 2024 yang akan digelar lebih kurang dalam 8 bulan ke depan.
"Kami juga minta bantuan masyarakat agar tidak segan menghubungi kami sehingga kerawanan tersebut dapat kita atasi bersama," kata Kapolres Heri di Barong Tongkok dilaporkan Antara, Jumat (19/5/2023).
Kapolres mengatakan, menjelang pemilihan umum karena perbedaan pilihan partai politik, juga calon legislatif, hingga calon presiden, maka rawan sekali terjadi gesekan di masyarakat.
"Ini yang kita waspadai. Dengan mengetahuinya lebih awal, mengetahui potensinya, maka kita dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghilangkan ancaman tersebut," katanya.
Pada kesempatan ini juga Kapolres Heri mengimbau semua pihak termasuk para peserta pemilu agar bersama-sama menyukseskan Pemilihan Umum 2024 hingga menjadi pesta demokrasi yang berkualitas dan sosok-sosok yang terpilih bisa melanjutkan capaian-capaian positif yang telah diraih sampai saat ini.
Sebelumnya pada awal pekan ini, Kapolres AKBP Heri Rusyaman bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat (KPU Kubar) Arkadius Hanye menandatangani perjanjian kerja sama pengamanan Pemilu 2024 di kantor KPU Kubar Rabu (17/5).
Kerja sama itu bertajuk Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Perjanjian antara Kapolres Heri dan Ketua KPU Kubar ini bagian dari penandatanganan perjanjian serupa antara Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) dengan KPU Kaltim.
Adapun bentuk kerja sama antara KPU Kutai Barat dengan Polres Kutai Barat antara lain pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia.
Dalam perjanjian kerja sama ini, KPU Kutai Barat dapat meminta bantuan pengamanan kepada Polres Kutai Barat apabila terdapat ancaman maupun gangguan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu.